TAG
Mahkamah Agung (MA)
-
Mahkamah Agung Tolak Kasasi, Presiden Jokowi Divonis Bersalah dalam Kasus Karhutla, Ini Akibatnya
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan kasasi yang diajukan pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) dkk dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.
Jumat, 19 Juli 2019 -
MA Jatuhkan Vonis Jokowi Bersalah dalam Kasus Kebakaran Hutan
Mahkamah Agung (MA) menjatuhkan vonis bahwa pihak Presiden Joko Widodo (Jokowi) bersalah dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan.
Jumat, 19 Juli 2019 -
Permohonan Sengketa Pilpres Prabowo-Sandi Ditolak MA, Kuasa Hukum Nilai Putusan Bernuansa Politik
Kuasa hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno tanggapi putusan Mahkamah Agung (MA) yang tak menerima permohonan sengketa pelanggaran administrasi Pemilu.
Selasa, 16 Juli 2019 -
Anggota Tim Hukum Prabowo-Sandi Sebut Paslon 02 Ikut Tanda Tangani Pengajuan Sengketa Pilpres ke MA
Nicholay Aprilianto memberikan bantahan soal sengketa pilpres yang dibawa ke MA tanpa sepengetahuan Prabowo-Sandi.
Kamis, 11 Juli 2019 -
Kasasi Dikabulkan MA, Terdakwa Kasus BLBI Syafruddin Temenggung Bebas
MA membebaskan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, Syafruddin Arsyad Temenggung.
Selasa, 9 Juli 2019 -
Sempat Terdiam, Tangisan Baiq Nuril Pecah saat Ditanya soal Kasusnya: Saya Sudah Capek Sekali Mbak
Terdakwa kasus perekaman ilegal, Baiq Nuril mengungkapkan perasaanya terhadap kasus yang menimpanya.
Selasa, 9 Juli 2019 -
MA Buka Suara setelah Dianggap Tak Adil dalam Kasus Baiq Nuril, Akui Putusannya Sudah Paling Tepat
Mahkamah Agung buka suara setelah dianggap tidak adil atas putusannya yang dibuat pada Baiq Nuril. Minta masyarakat percaya MA dan akui sudah benar
Senin, 8 Juli 2019 -
Soal Amnesti Jokowi ke Baiq Nuril, MA: Sebelum Presiden Mempertimbangkan dan Memutuskan adalah DPR
Juru Bicara Mahkamah Agung mengatakan amnesti perlu terlebih dahulu mendengarkan pertimbangan dan pendapat dari DPR.
Senin, 8 Juli 2019 -
Janji Gunakan Kewenangannya, Jokowi Bakal Pertimbangkan Amnesti untuk Baiq Nuril
Jokowi berjanji menggunakan kewenangannya apabila Baiq Nuril mengajukan grasi atau amnesti yang merupakan kewenangan Kepala Negara.
Jumat, 5 Juli 2019 -
Mahkamah Agung Tolak PK Kasus Baiq Nuril, Desakan kepada Jokowi Dilayangkan Kembali
Mahkamah Agung (MA) menolak peninjauan kembali (PK) Baiq Nuril yang terjerat perekaman ilegal dengan dakwaan hukuman 6 bulan dan denda 500 juta.
Jumat, 5 Juli 2019 -
MA Tolak Gugatan Prabowo-Sandi, Raja Juli Antoni: Artinya TSM Itu Isapan Jempol
Mahkamah Agung (MA) tolak permohonan sengketa pelanggaran administratif Pilpres yang diajukan BPN, Wakil Sekretaris TKN Raja Juli beri tanggapan.
Kamis, 27 Juni 2019 -
Mahkamah Agung Tolak Gugatan BPN Prabowo-Sandi soal Kecurangan Pemilu
Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan yang diajukan oleh Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Kamis, 27 Juni 2019 -
Keluarga Ridho Rhoma Bakal Ajukan PK atas Putusan Mahkamah Agung
Pihak keluarga Ridho Rhoma akan mengajukan PK atas putusan MA yang mengabulkan kasasi jaksa penuntunt umum (JPU).
Selasa, 26 Maret 2019 -
Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Jaksel Terjaring OTT KPK, MA: Kita akan Ambil Tindakan
Mahkaman Agung (MA) menyatakan akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terjaring OTT KPK.
Rabu, 28 November 2018 -
Soal OTT KPK di Pengadilan Negeri Jaksel, Anggota Komisi III DPR: Itu Sangat Ironis
Anggota Komisi III DPR Teuku Taufiqulhadi menyayangkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Rabu, 28 November 2018 -
MA Putuskan Eks Koruptor Boleh Nyaleg, Ratna Sarumpaet: Hancur Sudah Moral
Ratna Sarumpaet menyebut moral dalam penyelenggaraan negara di Indonesia sudah hancur karena MA memperbolehkan eks koruptor nyaleg.
Jumat, 21 September 2018 -
Kemenhub Buka Lowongan 934 Formasi untuk CPNS, Termasuk Lulusan SMA
Kemenhub membuka lowongan untuk 934 formasi CPNS, bagi Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi pendidikan S2, S1, DV, D3, D2, dan SLTA.
Jumat, 21 September 2018 -
Soal Putusan MA, KPU Tegaskan Mantan Bandar Narkoba dan Kejahatan Seksual Tetap Tak Boleh jadi Caleg
Putusan MA jadikan mantan narapidana korupsi, bandar narkoba, dan pelaku kejahatan seksual terhadap anak boleh maju sebagai calon legislatif
Kamis, 20 September 2018 -
Komisi II DPR akan Panggil KPU dan Bawaslu terkait Putusan MA soal Bacaleg Eks Koruptor
Anggota Komisi II DPR RI Sutriyono menyebutkan, komisinya berencana akan memanggil KPU dan Bawaslu terkait putusan MA soal bacaleg eks koruptor.
Rabu, 19 September 2018 -
Tanggapi Putusan MA, Najwa Shihab Usulkan Tanda Khusus untuk Mantan Napi Koruptor di Surat Suara
Najwa menyarankan jika nama mantan koruptor yang menjadi caleg, diberi penanda khusus pada surat suara.
Selasa, 18 September 2018
