TOPIK
Omnibus Law
-
Ratusan ribu buruh di Kota/Kabupaten Bekasi disebut menggelar aksi mogok kerja dan unjuk rasa di lingkungan kerjanya masing-masing, Senin (6/10/2020).
-
DPR RI akhirnya mengesahkan RUU Cipta Kerja menjadi UU pada Senin (5/10/2020).
-
Pakar hukum tata negara Refly Harun mengungkapkan keberatannya terkait Undang-undang (RUU) Cipta Kerja atau Omnibus Law.
-
Dalam rapat kerja pengambilan keputusan Sabtu malam lalu, hanya dua dari sembilan fraksi yang menolak hasil pembahasan RUU Cipta Kerja.
-
Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Omnibus Law) telah selesai dibahas DPR rapat paripurna pada Sabtu (3/10/2020).
-
Pada 1 Mei 2020, masyarakat Indonesia memperingati Hari Buruh Internasional, salah satu agenda yang disorot adalah penolakan RUU Cipta Kerja.
-
Dalam aksi demo Gejayan Memanggil yang diselenggarakan pada hari Senin (9/3/2020), memuat agenda untuk menolak pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.
-
Aliansi Rakyat Bergerak, Senin (9/3/2020), menggelar aksi di Simpang Tiga Gejayan, Jalan Affandi, Sleman.
-
Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan mengatakan Airlangga mengaku diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu SBY.
-
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan Omnibus Law memiliki banyak kekurangan dan berpotensi berdampak negatif terhadap perkeonomian
-
Menanggapi adanya keraguan terhadap Omnibus Law, Tenaga Ahli Utama KSP Donny Gahral Adian menjamin di DPR akan terungkap celah dan oknumnya
-
Anggota Fraksi Demokrat Irwan mengatakan pemerintah berusaha mengancam kebebasan pers melalui Omnibus Law Cipta Kerja
-
Ketum NasDem Surya Paloh membahas mengapa Omnibus Law tercipta, dan menginstruksikan seluruh kadernya untuk memberikan dukungan penuh
-
Serikat Pekerja Indonesia mencurigai Omnibus Law bukan lah ide Jokowi karena di dalam pembuatannya terlibat banyak kepentingan pengusaha
-
KSPI paparkan 3 kekurangan dalam Omnibus Law terkait nasib buruh di Indonesia yang akan semakin memburuk dengan adanya peraturan baru tersebut
-
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Donny Gahral Adian mengatakan banyaknya kritik terhadap Omnibus Law justru merupakan hal yang positif
-
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun memberikan pendapat terkait Omnibus Law yang saat ini dirancang oleh pemerintah.
-
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menerangkan pandangannya terkait Omnibus Law yang dirancang oleh pemerintah
-
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan bahwa frasa omnibus law bukan merupakan istilah resmi.
-
Refly Harun mengatakan setelah memahami draf Omnibus Law, ia mencurigai aturan tersebut justru sangat rawan disalahgunakan dan terjadi penyelewengan
-
Ngabalin menanggapi pernyataan Refly Harun terkait Omnibus Law yang menurutnya tidak baik untuk disampaikan kepada publik.
-
Refly Harun mengakui dirinya mendukung adanya Omnibus Law, namun kini ia curiga hal tersebut justru rawan disalahgunakan oleh Pemerintah Pusat
-
Menurut Bivitri, kalau salah ketik perbedaan yang ditunjukkan hanya sedikit, tidak satu pasal seperti yang terjadi.
-
Pakar hukum tata negara Refly Harun memberikan komentar soal kemungkinan pemerintah bisa mengubah UU hanya melalui peraturan pemerintah.
-
Ketua Dewan Masyarakat UIN Syatif Hidayatullah, Sultan Rifandi dengan lantang mengkritik Omnibus Law di parlemen.
-
Presiden Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI), Saeful Tavip mengungkap sejumlah kerugian buruh akibat Omnibus Law.
© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved
ip-172-31-9-115
