Omnibus Law

Ulas Cacat Omnibus Law, Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti: Fondasinya Sangat Rapuh

Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti menjelaskan Omnibus Law memiliki banyak kekurangan dan berpotensi berdampak negatif terhadap perkeonomian

YouTube Kompas TV
Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti di video unggahan kanal YouTube Kompas TV, Selasa (18/2/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan Omnibus Law justru memiliki
dampak negatif terhadap perekonomian Indonesia.

Ia memaparkan ada banyak kekurangan yang terdapat dalam Omnibus Law.

Bivitri mengibaratkannya sebagai jalan pintas yang tidak memiliki fondasi kuat, dan akan merugikan
Indonesia dalam jangka panjang.

 

Soal Omnibus Law, Surya Paloh: Berikan Dukungan Penuh secara Totalitas agar Segera Disahkan

Dikutip TribunWow.com dari video unggahan kanal YouTube Kompas TV, Selasa (18/2/2020), awalnya Bivitri mengatakan bahwa dalam segi legislasi, pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja adalah kemunduran.

"Saya kira pertama mundur dalam hal proses legislasi," jelasnya.

Bivitri mengatakan dalam pembahasan Omnibus Law, partisipasi publik sangat lah terbatas.

"Kita harus kritis untuk melihat partisipasi," katanya.

"Partisipasi itu, satu, dia tidak bisa hanya terjadi dalam proses pembahasan," lanjut Bivitri.

Ia mengatakan proses partisipasi seharusnya bersifat terbuka semenjak tahap perencanaan, lalu penyusunan, dan akhirnya di pembahasan.

"Kita sekarang mau berharap di proses pembahasan di DPR dan pemerintah," kata Bivitri.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: anung aulia malik
Editor: Mohamad Yoenus
Sumber: TribunWow.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved