Omnibus Law

Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Demokrat Sebut Pasal yang Bisa Bunuh Kebebasan Pers: Seperti Orde Baru

Anggota Fraksi Demokrat Irwan mengatakan pemerintah berusaha mengancam kebebasan pers melalui Omnibus Law Cipta Kerja

Soal Omnibus Law Cipta Kerja, Demokrat Sebut Pasal yang Bisa Bunuh Kebebasan Pers: Seperti Orde Baru
Tribun Pekanbaru
Ilustrasi - Kebebasan pers. Anggota Fraksi Demokrat Irwan mengatakan pemerintah berusaha mengancam kebebasan pers melalui Omnibus Law Cipta Kerja, Rabu (19/2/2020). 

TRIBUNWOW.COM - Anggota Fraksi Demokrat Irwan mengatakan pemerintah berusaha mengancam kebebasan pers melalui Omnibus Law Cipta Kerja.

Yakni dengan mengubah dua pasal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Menurutnya, perubahan pasal 11 dan pasal 18 dalam UU Pers, berdampak pada tertekannya pertumbuhan usaha media massa dan menutup ruang kebebasan pers.

"Yang lebih bahayanya lagi membunuh kebebasan pers dengan ancaman denda yang sangat besar padahal hak jawab sudah diatur dalam Undang-Undang Pers," ujar Irwan, Jakarta, Selasa (18/2/2020) malam.

Menurutnya, kalau perubahan dua pasal tersebut sampai lolos dan ditetapkan menjadi undang-undang, maka pers bisa menjadi korban industri hukum karena dendanya yang tinggi.

Saling Bersuara Keras, Fadjroel Rachman pada Sudjiwo soal Omnibus Law: Anda Belum Baca Tampaknya

"Jasi saya pikir harus dihapus karena tidak punya urgensi untuk diubah. Jangan sampai kembali seperti jaman orde baru," papar Irwan.

Dalam Omnibus Law, pemerintah mengubah dua pasal UU Pers yang terdiri dari Pasal 11 dan Pasal 18.

Pasal 11 UU Pers menjelaskan bahwa penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal.

Sedangkan pada rancangan Omnibus Law, pasal tersebut diubah menjadi "Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal”.

Adapun, Pasal 18 ayat 1 UU Pers menjelaskan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi kerja pers dipidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Mohamad Yoenus
Sumber: Tribunnews.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved