Omnibus Law

Mahfud MD Tak Mau Permasalahkan Istilah Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja: Itu Istilah Keilmuan

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan bahwa frasa omnibus law bukan merupakan istilah resmi.

Mahfud MD Tak Mau Permasalahkan Istilah Omnibus Law atau RUU Cipta Kerja: Itu Istilah Keilmuan
KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIM
Menko Polhukam Mahfud MD saat di Istana Kepresidenan Bogor. 

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menuturkan bahwa frasa omnibus law bukan merupakan istilah resmi.

Omnibus law merupakan istilah general atau istilah umum saja.

Karena bersifat general, maka ada nama resmi yang spesifik, yakni RUU Cipta Kerja dan RUU Perpajakan.

"Nama resminya bukan omnibus law, tapi RUU Cipta Kerja (dan RUU Perpajakan)," ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (18/2/2020).

Mahfud juga menjelaskan alasan penggunaan omnibus law yang merupakan istilah asing.

Menurut Mahfud sejumlah istilah hukum di Indonesia banyak yang bersumber dari bahasa asing.

Ditanya soal Pemulangan Anak-anak WNI Eks ISIS, Mahfud MD Berkelakar: Naik Becak, Sepeda, Pesawat

Mahfud mencontohkan kata inkrah yang merupakan serapan dari Bahasa Belanda, inkracht.

"Bahasa asing yang sudah di-Indonesiakan tidak apa-apa dipakai dalam pergaulan ilmu," tutur Mahfud.

Dengan demikian, ia meminta masyarakat tidak mempersoalkan penggunaan istilah omnibus law untuk draf RUU Cipta Kerja dan draf RUU Perpajakan.

"Istilah omnibus law itu tidak usah dipersoalkan. Sebab itu istilah keilmuan, " katanya.

Halaman
12
Ikuti kami di
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved