TRIBUNWOW.COM - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak untuk membayar utang Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menanggapi hal ini, sejumlah pejabat dan ahli memberikan komentarnya.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Menseseg) Prasetyo Hadi, pemerintah kini sedang mencari skema lain untuk menuntaskan beban utang tersebut.

Baca juga: Respon Purbaya dan Pakar soal Rencana Ponpes Al Khoziny dibangun Ulang Pakai APBN

"Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar," kata Prasetyo Hadi pada Minggu (12/10/2025), dilansir oleh Kompas.com.

Ia turut menyebut jika pada dasarnya kereta cepat ini menjadi moda transportasi umum yang harus terus didukung.

"Faktanya kan juga Whoosh, kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya," imbuh Prasetyo Hadi.

Sebelumnya, Menteri Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan jika dirinya menolak membayar utang KCIC dengan APBN karena ia menilai PT Danantara sebagai pengelola sudah memilik dividen yang besar.

"Kalau ini kan KCIC di bawah Danantara, mereka sudah punya manajemen sendiri, punya dividen sendiri," kata Purbaya pada Jumat (10/10/2025).

Dirinya turut menyebut jika dividen tahunan Danantara sebesar Rp80 triliun dan jumlah itu seharusnya cukup untuk mengatasi utang tanpa harus melibatkan APBN.

Baca juga: Mensesneg Beberkan Isi Pertemuan 4 Mata antara Prabowo dengan Jokow, Lanjut Kumpulkan Para Menteri

Komentar Pakar dan Pejabat

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando Hadityo Ganinduto, berujar jika dirinya setuju dengan pernyataan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa.

"Yang dikatakan oleh Menteri Keuangan itu menurut saya sudah tepat karena hari ini kita sudah banyak institusi lain seperti Danantara atau institusi lain yang bisa membiayai BUMN," kata Firnando Hadityo Ganinduto pada Senin (13/10/2025) dikutip dari Kompastv.

Ia juga menyebut jika pembayaran utang KCIC dengan APBN justru akan merusak keuangan fiskal negara.

Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar turut sepakat dengan pernyataan Firnando Hadityo Ganinduto.

Media Wahyudi Askar terang-terangan menyebut jika rakyat tidak akan sudi jika APBN digunakan untuk membayar utang proyek bermasalah.

"Rakyat tidak sudi jika proyek yang penuh masalah seperti kereta cepat ini dibebankan ke APBN," ujar Media Wahyudi Askar.