Purbaya Tolak Bayar Utang KCIC dengan APBN, Pakar: Rakyat Tidak Sudi Bayar Utang Proyek Bermasalah

"Karena sejak awal proyek ini diklaim tidak pakai uang negara, tapi kalau seandainya publik dpaksa menanggung pembekakan biaya dan risiko utang ini jelas melanggar prinsip keadilan anggaran dan melanggar prinsip kontrak moral antara pemerintah dengan masyarakat," imbuhnya.

Menurutnya tidak adil jika masyarakat harus menanggung biaya dari keputusan elite yang tidak dikaji dengan mendalam.

Baca juga: Pertamina Dianggap Malas, Menkeu Purbaya Yudhi: Kalau Proyek Tidak Berjalan, Saya Ganti Dirutnya

Ia juga menyinggung agar pihak KAI segera mengatasi masalah ini karena bisa jadi imbasnya pada kenaikan tarif moda transportasi lain yang dinaungi PT KAI seperti kereta api.

"Karena KAI itu tidak hanya Whoosh, KAI itu juga penyedia KRL, operator kereta ekonomi jarak jauh, penyambung logistik nasional, termasuk juga penyokong mobilitas rakyat di daerah."

"Saya kira kalau ini tidak diantisipasi pasti tarif kereta ekonomi dan KRL masih bisa naik, layanan daerah bisa mati," terang Media Wahyudi Askar.

Sementara Firnando Hadityo Ganinduto juga mengungkapkan jika pemerintah tengah menggodok skema pembayaran selain APBN untuk membayar utang KCIC. 

Ia menjelaskan jika Komisi VI DPR RI sudah mendorong Danantara untuk memperhitungkan pembayaran utang KCIC.

"Kami di Komisi VI sebagai wakil rakyat kami sudah memberi instruksi dan memberikan saran kepada Danantara untuk salah satu proyek yang harus kita khawatirkan adalah KCIC ini," kata Firnando Hadityo Ganinduto.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Airlangga/Afifah Alfina)