Dukungan PDIP dan Megawati soal UU TNI yang Disahkan Jadi Tanda Bergabung ke Pemerintahan?

TRIBUNWOW.COM - Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang juga Ketua DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang (RUU) TNI menjadi UU TNI.

Pengesahan itu dilakukan dalam sidang di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (20/3/2025).

Di balik keputusan PDIP untuk mendukung UU TNI, ada Ketua Umum Megawati yang menyatakan dukungan juga.

Baca juga: Jika TNI Jadi Pejabat Sipil, Ketakutan Tak Bisa Demokratis karena Aturan Militer itu Komando

Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPP PDIP Puan Maharani dalam jumpa pers.

Padahal sebelumnya Megawati sempat menyatakan penolakannya terhadap revisi UU TNI yang sarat kontroversi. 

"Mendukung, karena memang sesuai dengan apa yang diharapkan," ungkap Puan. 

Puan mengungkapkan apa alasan Megawati sampai berubah pikiran hingga mendukung Revisi UU TNI disahkan. 

Menurutnya ada poin-poin perubahan dalam RUU TNI yang disahkan DPR sudah sesuai dengan harapan Megawati. 

Baca juga: DPR RI Resmi Sahkan RUU TNI Jadi Undang-undang, Prajurit Aktif Bisa Jabat di 14 Kementerian/ Lembaga

Hanya saja Puan tidak menjelaskan secara pasti apakah dukunga tersebut jadi pertanda PDI-P masuk pemerintahan. 

Puan justru hanya menyebut bahwa apa yang dilakukan mereka sekarang ini bergotong-royong dengan pemerintah. 

Dia tidak menjawab secara terang apakah kini PDI-P sudah tak lagi menjadi oposisi atau tidak.

"Kami di sini, di DPR bersama-sama bergotong-royong, akan bersama dengan pemerintah demi bangsa negara," kata ketua DPR ini.

Sebelumnya, Megawati mengaku tak setuju jika Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang tentang Perubahan Ke-3 atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia direvisi.

Baca juga: Tanggapi RUU TNI, GP Ansor Sebut Masih Sejalan dengan Semangat Demokrasi

Hal ini disampaikan Megawati ketika berpidato dalam acara Musyawarah Kerja Nasional Partai Perindo 2024 di MNC Tower, Jakarta, 30 Juli 2024 tahun lalu.

Megawati menduga bahwa pengguliran revisi dua aturan tersebut sebagai upaya untuk menyetarakan dua institusi, yakni TNI dan Polri.