Tanggapan Jokowi soal Prabowo Tolak Hasil Peghitungan Suara Pilpres: Mestinya Semua Lewat Mekanisme

TRINUNWOW.COM - Calon presiden (capres) 01, Joko Widodo (Jokowi) menanggapi sikap Capres 02, Prabowo Subianto yang nyatakan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Jokowi mengatakan bahwa untuk hasil keputusan pemenang pilpres mestinya diserahkan saja kepada KPU.

Dikutip TribunWow.com, tanggapan itu disampaikan Jokowi kepada iNews Pagi, Kamis (16/5/2019), 

"Kita serahkan semuanya ke KPU, karena penyelenggara yang punya kewenangan adalah KPU," ujar Jokowi.

"Serahkan ke KPU," sambungnya.

• UPDATE Real Count Situng KPU Pilpres 2019, Prabowo Raih 56 Juta Lebih Suara, Data Masuk 84 Persen

Terkait sikap Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi yang tidak ingin mengadu ke Mahkamah Konstitusi atas dugaan adanya kecurangan pemilu, Jokowi menyatakan bahwa semua mekanisme sudah diatur di Undang Undang.

Untuk itu, Jokowi menegaskan bahwa mestinya semua bisa melalui mekanisme yang ada.

"Ya semua kan ada mekanismenya, semuanya diatur konstitusi kita," jelas Jokowi.

"Semuanya diatur oleh Undang-Undang, kita semua diatur oleh peraturan KPU."

"Semua mekanismenya ada."

"Jadi semestinya semuanya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh konstitusi," tandasnya.

• Fadli Zon Tanggapi Perubahan Klaim Kemenangan Prabowo-Sandi Jadi 54 Persen: Bukan Hasil Final

Simak videonya di sini:

Diberitakan sebelumnya, Prabowo sempat menyatakan sikap akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019.

Hal tersebut seperti disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Prabowo menegaskan, dirinya akan menolak hasil pemilu, karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.

• Tanggapi soal Pria yang Ancam Penggal Jokowi, Moeldoko: Jangan Perlakukan Presiden Sembarangan

Prabowo menyebutkan, dirinya sebenarnya masih menaruh harapan pada kejujuran Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kami masih menaruh secercah harapan. kami mengimbau insan-insan di KPU, kami mengimbau kau anak-anak Indonesia yang ada di KPU, sekarang nasib masa depan bangsa Indonesia ada di pundakmu, kau yang harus memutuskan," kata Prabowo.

"Kau yang harus memilih, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keselamatan bangsa dan rakyat Indonesia, atau meneruskan kebohongan, ketidak adilan, berarti kau mengizinkan penjajahan terhadap rakyat Indonesia. Kami masih menaruh harapan kepada mu," imbuh dia.

• Dahnil Anzar Ancam Cabut Seluruh Saksi Penghitungan Suara jika KPU Tak Segera Perbaiki Situng

Tanggapan KPU soal Kubu 02 Tak Ungkapkan Data saat Rapat Rekapitulasi

Sementara diberitakan dari Kompas.com, Komisioner KPU, Wahyu Setiawan menanggapi soal kubu 02 yang tak mengungkapkan data kecurangan ketika rapat pleno rekapitulasi dilakukan di kantor KPU.

Hal itu bermula saat Wahyu mengomentari pernyataan capres 02, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menolak hasil penghitungan suara Pilpres 2019.

Wahyu menilai bahwa pernyataan itu tak sejalan dengan sikap saksi kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat ikut rapat pleno rekapitulasi nasional di kantor KPU.

Disampaikannya, saat rapat tersebut, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi belum pernah mengungkapkan data hasil pilpres milik mereka yang diklaim datanya sangat berbeda dengan penghitungan KPU.

• Sebut akan Kumpulkan Ahli Hukum, Prabowo: Saya akan Membuat Surat Wasiat

Wahyu kembali menilai bahwa tak baik jika membangun narasi adanya kecurangan.

"Tidak bijak membangun narasi ada kecurangan, tetapi dalam rapat pleno rekapitulasi justru tidak menunjukkan data-data yang mereka miliki," jelas Wahyu.

"Membangun narasi kecurangan di luar rapat pleno rekapitulasi justru dikhawatirkan akan memperkeruh nalar publik."

"Harusnya sampaikan saja di rapat pleno jika ada data yang berbeda," sambungnya.

Menurutnya, saat rapat pleno rekapitulasi justru seharusnya dijadikan ajang untuk adu data terkait kepentingan hasil Pemilu 2019.

• Tim Advokasi Prabowo-Sandi Ungkap Alasan Istilah People Power Diganti Gerakan Kedulatan Rakyat

BPN Beberkan Alasan Tak Ungkap Data Kecurangan Pemilu saat Rapat Rekapitulasi

 Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Andre Rosiade membeberkan alasan kubunya tidak mengungkapkan data kecurangan saat rapat pleno rekapitulasi bersama KPU.

Dilansir oleh TribunWow.com, alasan itu disampaikan Andre melalui sambungan telepon dalam acara Kompas Petang, Selasa (15/5/2019).

Mulanya pembawa acara menanyakan kepada Andre terkait rapat pleno rekapitulasi oleh kedua kubu 01, Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan kubu 02, Prabowo-Sandi di kantor KPU.

"Kalau memang ada kecurangan mengapa pada saat proses rekapitulasi nasional yang berlangsung di KPU sampai saat ini tidak ada perdebatan atau argumentasi yang disampaikan oleh kubu BPN?" tanya pembawa acara.

Andre menjelaskan bahwa setelah mensosialisasikan dugaan adanya kecurangan, baru kemudian akan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jadi kecurangan ini kami ungkap dulu kepada publik, biar publik tahu," ujar Andre.

"Kami sudah siap, di (rapat pleno) rekapitulasi percuma," sambungnya.

• TKN Komentari Kasus Eggi Sudjana yang Dituding sebagai Bentuk Kepentingan Kekuasaan untuk Membungkam

Sebab sepengetahuannya, jikalau data kecurangan disampaikan saat rapat, hanya akan dicatat saja tanpa ada tindak lanjut.

"Lebih baik kami ungkap kepada rakyat, habis itu data ini kami bawa ke Bawaslu,"

"Supaya Bawaslu berani dan rakyat tahu, bahwa ini ada kecurangan yang luar biasa," sambungnya.

Andre kemudian mencontohkan adanya kecurangan terkait Daftar Pemilih Tetap (DPT) ketika pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Jawa Timur.

"Bayangkan saja waktu Pilkada DKI Jakarta, Pikada Jawa Timur, contoh ya DPT itu ada 20 juta, tiba-tiba belum cukup setahun habis pilkada Jawa Timur, DPT itu juga dapat 25 juta," kata Andre.

"Kan luar biasa," tambahnya.

Menurutnya contoh tersebut merupakan adanya tindak kecurangan dalam pemilihan wakil rakyat lainnya.

Simak videonya dari menit 7.30:

Tanggapan TKN

Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Maruf, Teuku Taufiqulhadi memberi komentar terkait sikap Capres 02, Prabowo Subianto yang menyatakan akan menolak penghitungan suara KPU.

Dikutip oleh TribunWow.com, komentar itu disampaikan Teuku melalui siaran pers kepada Tribunnews.com, Rabu (15/5/2019).

Teuku menjelaskan bahwa hasil akhir KPU nantinya, sama sekali tak bisa ditolak.

Untuk itu, dirinya lantas memberikan penilaiannya terkait pernyataan Prabowo yang akan menyatakan menolak penghitungan suara tersebut.

"Saya harus sampaikan bahwa hasil pleno KPU tentang hasil pemilu, tidak bisa ditolak oleh siapapun," ujar Teuku.

"Menolak berarti menolak hasil keputusan rakyat."

"Menolak hasil keputusan rakyat berarti sama dengan memusuhi dan mengkhianati rakyat," tambahnya.

• Soal Kasus Eggi Sudjana, Tim Advokasi Paslon 02: Kalau dari Sejarah, Justru Makar dari Kubu Jokowi

Ia juga menyatakan, seharusnya pihak yang merasa ada tindak kecurangan pada pilpres bisa membuktikannya.

Menurut Teuku, tak semestinya malah meminta membentuk panitia khusus (pansus) hasil pemilu.

"Bukan meminta orang lain yang bertanggung jawab," kata Teuku.

"Seperti meminta membentuk Pansus hasil pemilu di DPR atau meminta ditolak hasil real count KPU," sambungnya.

Teuku menambahkan jika ada perselisihan pada proses pemilu, maka disarankan untuk menyelesaikannya ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jika ada perselisihan proses pemilu, bawa ke Bawaslu. Jika terjadi perselisihan hasil pemilu, MK (Mahkamah Konstitusi) yang akan mengadilinya," jelas Teuku.

"Tapi tidak bisa menolak keseluruhannya," tandasnya.

(TribunWow.com/Atri)

WOW TODAY: