Pemilu 2019
Tim Advokasi Prabowo-Sandi Ungkap Alasan Istilah 'People Power' Diganti Gerakan Kedulatan Rakyat
Anggota Tim Advokasi Prabowo-Sandi, Novel Bamukmin ungkapkan alasan tak lagi pakai istilah people power yang diganti dengan gerakan kedaulatan rakyat.
Penulis: Atri Wahyu Mukti
Editor: Ekarista Rahmawati Putri
TRIBUNWOW.COM - Anggota Tim Advokasi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Novel Bamukmin mengungkapkan alasan kubunya tak lagi memakai istilah people power yang diganti dengan gerakan kedaulatan rakyat.
Dilansir oleh TribunWow.com, alasan itu disampaikan Novel dalam program Mata Najwa, Rabu (15/5/2019) malam.
Mulanya pembawa acara, Najwa Shihab menanyakan kepada Novel apa perbedaan dari istilah 'people power' dan gerakan kedaulatan rakyat.
Novel kemudian mengungkapkan alasan kubu Prabowo-Sandi menyebut people power dengan gerakan kedaulatan rakyat.
"Ya mungkin karena people power ini di-image-kan atau diasosiasikan dengan makar, ya harus kita ganti dengan gerakan kedaulatan rakyat," jelas Novel.
• TKN Komentari Kasus Eggi Sudjana yang Dituding sebagai Bentuk Kepentingan Kekuasaan untuk Membungkam
Kendati demikian, ia menjelaskan bahwa penggantian istilah itu memiliki tujuan yang sama.
Yaitu bertujuan untuk mencari keadilan.
Ia juga menggaris bawahi, untuk mencari keadilan tersebut tentunya melalui jalur konstitusi yang ada.
"Tujuan sama kita meminta hanya satu, keadilan, itu saja sebenarnya, enggak lebih dari itu," jelas Novel.
"Dengan cara?" tanya Najwa Shihab.
"Dengan cara konstitusi."
Novel juga menyatakan bahwa tim Advokasi BPN akan memenuhi jalur konstitusional untuk mendapat keadilan.
"Bahwa tim kita ini akan penuhi jalur-jalur konstitusi, tidak memenuhi jalur-jalur atau cara-cara jalanan," lanjutnya.
"Itu tim advokasi BPN," tandasnya.
• Soal Kasus Eggi Sudjana, Tim Advokasi Paslon 02: Kalau dari Sejarah, Justru Makar dari Kubu Jokowi
Simak videonya dari menit 0.25:
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/wow/foto/bank/originals/calon-presiden-nomor-urut-02-prabowo-subianto-enyampaikan-pidato-politiknya-di-had.jpg)