Sebut akan Kumpulkan Ahli Hukum, Prabowo: Saya akan Membuat Surat Wasiat

TRIBUNWOW.COM - Calon Presiden 02, Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa dirinya akan membuat surat wasiatnya.

Hal itu disampaikan Prabowo saat memberikan pidato di pertemuan "Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019" di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (14/5/2019).

Dikutip dari channel YouTube Gerindra TV, terkait surat wasiat itu, Prabowo juga menyatakan akan mengumpulkan sejumlah ahli hukum.

"Saudara-saudara sekalian, saya akan kumpulkan ahli hukum, saya akan membuat surat wasiat saya," ujar Prabowo disambut soral riuh dari pendukungnya.

"Saya katakan enggak usah nakut-nakuti kita dari makar-makar," sambungnya.

• UPDATE Real Count Situng KPU Pilpres 2019, Data Masuk 82 Persen, Prabowo Raih 55 Juta Lebih Suara

Hal itu dikatakan Prabowo lantaran diketahui bahwa sejumlah tokoh di lingkaran kubu 02, sejumlah tokoh dikabarkan terjerat kasus makar tersebut.

Dengan tegas Prabowo mengatakan bahwa orang-orang disekitarnya tidak sedang melakukan makar.

Namun, mereka sedang membela bangsa.

"Orang-orang ini, tokoh-tokoh bangsa ini bukan makar," tegas Prabowo.

"Jenderal-jenderal itu mempertaruhkan nyawanya dari sejak muda, mereka tidak makar."

"Kita membela negara dan bangsa Indonesia," sambung Prabowo.

Tampak pernyataan tersebut dikatakan lantang oleh Prabowo dan disambut riuh oleh pendukungnya.

"Jangan takut-takuti kita dengan senjata yang telah diberi oleh rakyat," tandas Prabowo.

• Prabowo Raih Nol Suara di Beberapa Wilayah, Sandiaga Uno Mengaku Ada yang Janggal

Masih di kesempatan yang sama, Prabowo juga sempat menyatakan sikap akan menolak hasil perhitungan suara Pilpres 2019.

Prabowo menegaskan, dirinya akan menolak hasil pemilu, karena masih adanya kecurangan-kecurangan yang ditemukan.

"Sikap saya adalah saya akan menolak hasil penghitungan pemilihan yang curang. Kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran, dan ketidakjujuran," tegas Prabowo.

Prabowo menyebutkan, dirinya sebenarnya masih menaruh harapan pada kejujuran Komisi Pemilihan Umum (KPU).