PDIP Cuci Tangan soal Siapa yang Usulkan Kenaikan PPN 12 Persen, 2 Sosok Ini Dituding Pencetusnya

TRIBUNWOW.COM - Politisi dari PDIP Deddy Sitorus angkat bicara soal partainya yang dituding jadi insiator kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen.

Deddy Sitorus mengatakan jika bukan PDIP yang menjadi penyebab kenaikan PPN 12 persen.

Deddy Sitorus lalu menunjuk 2 orang yang menginisiasi kenaikan PPN tersebut.

Baca juga: Nasdem Nilai PDIP Mengkhianati Kesepakatan Gegara Tolak Kenaikan PPN Jadi 12 Persen

Menurutnya, yang mengusulkan kenaikan PPN 12 persen adalah pemerintahan di era Presiden Jokowi melalui Kementerian Keuangan.

Adapun PDIP sebagai fraksi yang terlibat dalam pembahasan, ditunjuk sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) di DPR RI.

"Jadi salah alamat kalau dibilang (usulan kenaikan PPN 12 persen) inisiatornya PDI Perjuangan, karena yang mengusulkan kenaikan itu adalah pemerintah (era Jokowi) dan melalui kementerian keuangan," kata Deddy di Jakarta, Minggu (22/12/2024) seperti dimuat Tribunnews.com.

Anggota Komisi II DPR RI ini menjelaskan, pada saat itu, UU tersebut disetujui dengan asumsi bahwa perekonomian Indonesia dan perekonomian global dalam kondisi yang baik-baik saja.

Tapi seiring perjalanannya waktu, ada sejumlah kondisi yang membuat banyak pihak, termasuk PDIP meminta untuk dikaji ulang penerapan kenaikan PPN menjadi 12 persen.

Kondisi tersebut diantaranya, seperti daya beli masyarakat yang terpuruk, badai PHK di sejumlah daerah, hingga nilai tukar rupiah terhadap dollar yang saat ini terus naik.

"Jadi sama sekali bukan menyalahkan pemerintahan Pak Prabowo, bukan, karena memang itu sudah given dari kesepakatan periode sebelumnya," terangnya.

Karena itu, sikap fraksinya terhadap kenaikan PPN menjadi 12 persen ini hanya meminta pemerintah untuk mengkaji ulang dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat saat ini. 

Permintaan itu, bukan berarti fraksi PDIP menolaknya.

Baca juga: PDIP Dulu Ikut Setujui Kesepakatan Kenaikan PPN 12 Persen namun Kini Menolak, Dianggap Berkhianat

"Kita minta mengkaji ulang apakah tahun depan itu sudah pantas kita berlakukan pada saat kondisi ekonomi kita tidak sedang baik-baik saja. Kita minta itu mengkaji," ujarnya.

Deddy juga menerangkan, jika fraksi PDIP tidak ingin ada persoalan baru yang dihadapi pemerintahan Prabowo imbas kenaikan PPN 12 persen ini. 

"Jadi itu bukan bermaksud menyalahkan Pak Prabowo tetapi minta supaya dikaji dengan baik, apakah betul-betul itu menjadi jawaban dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan baru," terangnya.