Anggap Pemerintah Tuna Empati hingga Naikkan BPJS, Politisi PKS: THR Pahit di Hari Lebaran

"Saya yakin sekali presiden tanda tangan itu tidak mudah, karena pasti ada kontroversi dan ada protes dari masyarakat," lanjut dia.

Meskipun begitu, Ganjar memahami BPJS memang membutuhkan tambahan dana yang besar, terutama dalam kondisi pandemi saat ini.

"Tapi kalau saya bicara pertimbangannya, tampaknya memang perlu suntikan anggaran yang cukup signifikan agar bisa meng-cover para pasien. Sekaligus menyehatkan BPJS," kata Ganjar.

"Maka tindakan yang cukup berisiko secara politik dan sangat tidak populer ini, sebaiknya presiden harus mengambil itu dan adanya reaksi juga luar biasa," lanjutnya.

Ganjar kemudian menekankan kenaikan BPJS harus seiring dengan kinerja yang lebih baik.

"Sepertinya juga, kita harus memaksa BPJS harus jauh lebih profesional," ungkap Ganjar Pranowo.

Ia meminta BPJS Kesehatan perlu mengubah diri dan dikelola secara lebih profesional lagi.

Kepala daerah lainnya, yakni Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo menyoroti kenaikan iuran BPJS yang akan dimulai pada 2021.

"Ini juga harus diluruskan dulu, mana yang mau dipakai?" tanya FX Hadi Rudyatmo.

Ia kemudian menyinggung situasi ekonomi yang tengah sulit karena pandemi Virus Corona.

• Ali Ngabalin Bahas BPJS Naik, Pasien Cuci Darah Soroti Angka Rp 35 Ribu: Orang Kaya Enggak Apalah

"Cuma kalau dalam posisi kondisi kayak begini menaikkan BPJS, menurut saya kurang tepat, tidak pas," kata Rudy.

"Masyarakat baru banyak yang di-PHK, banyak yang dirumahkan," jelas dia.

Selain itu Plt Wali Kota Blitar Santoso menyebutkan berupaya meringankan beban ekonomi masyarakat di daerahnya.

"Pemerintah Kota Blitar sampai mengambil kebebasan sebagian warga kita yang menempati di rusunawa," papar Santoso.

"Kita bebaskan selama tiga bulan tidak menarik iuran, karena kondisinya memang tidak mampu," lanjutnya.

Selain itu, ia juga membebaskan pajak bagi para pemilik usaha rumah makan.

Santoso menilai kenaikan BPJS saat ini tidak tepat waktu.

"Apalagi kalau nanti dinaikkan iuran BPJS, jelas mereka menjadi terpukul kembali," kata Santoso.

"Makanya saya sepakat itu ditangguhkan, diundur dulu sampai kondisi masyarakat minimal sudah mulai bisa beraktivitas," tegasnya. (TribunWow.com)