Terkini Nasional
Anggap Pemerintah Tuna Empati hingga Naikkan BPJS, Politisi PKS: THR Pahit di Hari Lebaran
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Ansory Siregar mengkritik kebijakan kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
Tak hanya itu, bahkan Ansory secara gamblang menyebut kabar kenaikan iuran BPJS itu seolah menjadi THR pahit bagi masyarakat menjelang Idul Fitri.
"Ini yang saya bilang tadi Perpres 64 ini THR pahit buat masyarakat dalam menghadapi Idul Fitri."
"Kita kembali pada putusan MA ya, putusan MA itu kenapa dia memutuskan seperti itu?," tandasnya.
• Debatkan Kenaikan Iuran BPJS, Saleh Daulay Adu Mulut dengan KSP: Jangan Anggap Kami Orang Bodoh
Simak video berikut ini dari menit awal:
Reaksi Kepala Daerah
Di sisi lain, sebelumnya Kebijakan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai pro dan kontra dalam masyarakat.
Pasalnya kebijakan tersebut muncul di tengah situasi pandemi Virus Corona dan kondisi ekonomi yang sulit.
Dilansir TribunWow.com, sejumlah kepala daerah kemudian angkat bicara tentang pendapat mereka terhadap kenaikan iuran BPJS.
• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada kekurangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN, sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," kata Ridwan Kamil, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, diunggah Jumat (15/5/2020).
Ridwan Kamil menuntut ada penjelasan dari pemerintah pusat tentang rincian kenaikan BPJS, termasuk alasan kebijakan tersebut.
"Dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif alasan kenapa naik," jelas Ridwan Kamil.
"Supaya kami di daerah tidak ada keresahan yang tidak bisa kami jawab. Kami butuh jawaban, karena tugas provinsi 50 persen adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah," tegasnya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menanggapi berbeda keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ia mengakui keputusan tersebut memang tidak mudah secara politis, tetapi perlu dilakukan.
"Apa yang menjadi keputusan presiden, tentunya secara politik ini tidak mudah," terang Ganjar Pranowo.
