Viral setelah Ucap MBG Tidak Perlu Ahl Gizi, Wakil DPR RI Minta Maaf dan Klarifikasi

TRIBUNWOW.COM - Wakil DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, tengah menjadi sorotan karena pernyataannya yang kontroversial.

Dalam Rapat Konsolidasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Minggu (16/11/2025), Cucun mengakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak memerlukan ahli gizi dalam proses pengawasannya.

Melansir Kompas.com, pernyataan kontroversial ini berawal dari seorang peserta forum Konsolidasi SPPG yang mengutarakan permasalahan sulitnya Badan Gizi Nasional (BGN) dalam merekrut ahli gizi untuk ditempatkan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

"Jika memang pada akhirnya tetap ingin merekrut dari non-gizi, tolong tidak menggunakan embel-embel ahli gizi lagi,” ujar peserta tersebut dalam forum SPPG.

Baca juga: Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis: Korban Dapat Asuransi hingga Pengelola Makanan Disanksi

Peserta tersebut menambahkan pentingnya kerjasama BGN dengan Persatuan AHLI Gizi Indonesia, karena penanganan gizi MBG merupakan hal yang krusial.

Namun wakil DPR RI tersebut justru  memberikan penolkakan keras dan mengatakan bahwa  MBG tidak memerlukan ahli gizi.

Ia memberi pernyataan bahwa pengganti ahli gizi bisa diambil dari siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) yang mengikuti latihan bersama Kepala Dinas Kesehatan selama tiga bulan.

Penolakan tersebut didasari oleh anggapan Cucun bahwa anak-anak muda yang menjadi bagian dari profesi ahli gizi, termasuk peserta forum yang hadir telah bersikap arogan dan sombong sebab berbicara perihal undang-undang.

Baca juga: Pelajar di Papua Pegunungan Tolak Pemberian Makan Bergizi Gratis, Tak Sesuai dengan Kebutuhan

Cucun juga menyampaikan rencananya mengubah sebutan "ahli gizi" menjadi "tenaga yang menangani gizi"

Dikutip dari Tribunnews.com, setelah video atas perkataannya viral di media sosial, Cucun akhirnya meminta maaf dan beri klarifikasi soal ucapannya.

Cucun mengatakan bahwa konteks dari perkatannya harus dilihat dari sudut pandang fungsi pengawasan DPR.

“Jadi kita menjalankan fungsi pengawasan. Selama ini sering ada keluhan, baik dari mitra maupun juga semua stakeholder tadi KSPPG atau ahli gizi sendiri. Kadang-kadang ada KSPPG tidak match dengan mitra itu,” kata Cucun, Senin (17/11/2025).

Ia juga menjelaskan bahwa tidak ada maksud meremehkan profesi ahli gizi dalam perkatannya.

Menurutnya, hal itu merupakan tanggapan terkait permintaan peserta SPPG yang mengatakan agar pemerintah tidak menggunakan istilah "ahli gizi" jika dalam pelaksanaan pengawasan MBG memang tidak melibatkan profesi ahli gizi.

(TribunWow.com/Peserta Magang dari Universitas Sebelas Maret Surakarta/Amyra Savina)