Breaking News:

Terkini Nasional

Kartu Prakerja saat Corona, Faisal Basri Sebut Lebih Penting Bansos: Bukan untuk yang Tidak Karuan

Ahli ekonomi Faisal Basri menyoroti peluncuran program Kartu Prakerja di saat pandemi Virus Corona.

Penulis: Brigitta Winasis
Editor: Tiffany Marantika Dewi
Surya/Ahmad Zaimul Haq
Posko pendampingan pendaftaran program Kartu Prakerja yang disediakan Pemprov Jatim di Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim didatangi banyak pencari kerja terutama mereka yang terdampak pandemi virus corona atau Covid-19, di Kota Surabaya, Jawa Timur, Senin (13/4/2020). Para pekerja yang dirumahkan, pekerja yang terkena PHK, maupun para pencari kerja yang terkendala untuk mendaftar mandiri lewat gadget maupun perangkat mandiri, bisa mendapatkan pendampingan dengan mendatangi Posko Pe 

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Minggu (3/5/2020).

 Bahas Kartu Prakerja, Rocky Gerung Curigai Kejahatan di Baliknya: Diguyur Dulu biar Bisa Dibolongin

Seperti diketahui, awalnya program ini diluncurkan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam pandemi Corona.

Meskipun begitu, Edy Kristianto menyebutkan sistem kontrol pendaftarannya sangat longgar.

Edy Kristianto yang seorang pemegang saham sebuah perusahaan juga dapat mengikuti program tersebut.

Ia menuturkan proses pendaftarannya juga mudah dan akan mendapatkan insentif awal sebesar Rp 1 juta tiap peserta.

Menurut dia, program tersebut tidak tepat sasaran di tengah pandemi Virus Corona.

"Jual-beli video sedangkan situasi saat ini lagi pandemi Covid, lebih baik Rp 5,6 triliun digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD)," komentar Agustinus Edy Kristianto.

Setelah mengikuti program tersebut, Edy justru berpendapat kebijakan itu tidak perlu dijalankan lagi.

"Stop. Cabut Perpres 36 Tahun 2020," tegas Edy.

Tidak hanya itu, ia merasa program Kartu Prakerja akan rawan dimanipulasi dan justru menimbulkan kerugian negara.

"Evaluasi, batalkan, program beli video Rp 5,6 triliun ini. Ini potensi merugikan keuangan negara dan korupsi," jelas Edy.

Edy menilai peluncuran program tersebut tidak sensitif dengan isu krisis kesehatan yang tengah dialami Indonesia.

"Sistemnya amburadul, kemanfaatannya tidak sesuai. Tidak ada sense of crisis lagi pandemi corona ini," komentar Edy. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)

Sumber: Kompas TV
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved