Kartu Prakerja saat Corona, Faisal Basri Sebut Lebih Penting Bansos: Bukan untuk yang Tidak Karuan

TRIBUNWOW.COM - Ahli ekonomi Faisal Basri menyoroti peluncuran program Kartu Prakerja di saat pandemi Virus Corona.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam acara Satu Meja di Kompas TV, Kamis (7/5/2020).

Diketahui program tersebut telah diluncurkan untuk membantu mengentaskan pengangguran di Indonesia.

• Soroti Polemik Kartu Prakerja, Fadli Zon Sebut Perampokan Digital hingga Meleset dari Tujuan

Saat ini, program Kartu Prakerja diluncurkan lebih awal untuk membantu masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pandemi.

Seperti diketahui, saat ini banyak aktivitas ekonomi yang tidak dapat berjalan di masa pandemi Virus Corona.

Awalnya, Faisal Basri diminta tanggapannya tentang program Kartu Prakerja yang kini memasuki gelombang tiga.

"Menurut pandangan Bung Faisal Basri, apa yang harus dilakukan sekarang dalam posisi ada kebutuhan BLT (bantuan langsung tunai)?" tanya presenter Budiman Tanuredjo.

Faisal Basri terang-terangan menyebutkan program tersebut tidak perlu dilanjutkan lagi.

Ia menyebut alasan perencanaan program yang tidak sesuai.

"Ya, harusnya tidak ada gelombang ketiga-keempat lagi karena sudah jelas tidak tepat sasaran dan desainnya buruk," jawab Faisal Basri melalui video call.

Menurut dia, saat ini masyarakat lebih membutuhkan bantuan tunai dibandingkan program pelatihan.

Ia merasa bantuan tunai akan lebih membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama karyawan yang terdampak PHK.

"Yang dibutuhkan sekarang 'kan korban PHK, orang yang menganggur, butuh bayar sewa rumah atau kos," papar Faisal.

"Butuh cicilan utang, karena hampir semua mereka berutang untuk kebutuhannya karena gajinya tidak cukup," katanya.

"Kebutuhan sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Itu yang diselamatkan dulu," tegas ekonom senior ini.

• Bahas PHK saat Corona, Konfederasi KASBI Soroti Kartu Prakerja Tak Sesuai: Sangat Tidak Nyambung

Ia mendorong dana tersebut dialihkan menjadi bantuan sosial (bansos).

"Oleh karena itu, 100 persen untuk bantuan sosial, bukan untuk khusus-khusus yang enggak karuan itu," ungkap Faisal Basri.

Tidak hanya itu, ia kemudian menyoroti program Kartu Prakerja yang langsung menunjuk paltform Ruangguru sebagai mitra kerjanya.

Penunjukkan ini disebut tanpa ada pengajuan tender sebelumnya, seperti yang umumnya ada pada megaproyek pemerintah.

"Ya, itu sudah bagian dari desain yang jelek itu. Jadi tanpa tender, yang melakukan siapa, kantor Menko," komentar Faisal Basri.

Ia menyinggung peran besar Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam hal ini.

"Semua tanggung jawab presiden, lah, saya rasa," ucap Faisal.

"Karena ini udah lintas kementerian, tanggung jawabnya presiden dan presiden yang bisa mengurai persoalan seperti ini," lanjutnya.

Faisal Basri berpendapat Jokowi bertanggung jawab menyelesaikan persoalan Kartu Prakerja yang ia canangkan pada masa kampanye presiden.

"Presiden sepatutnya mengembalikan segala sesuatu yang terkait dengan desain ketenagakerjaan, ya ke Kementerian Ketenagakerjaan," tegas dia.

• Miris Situasi Covid-19, Peserta Kartu Prakerja: Batalkan Program Beli Video Rp 5,6 Triliun Ini

Lihat videonya mulai menit 5:30

Kesaksian Peserta Prakerja

Peserta Kartu Prakerja, Agustinus Edy Kristianto, mengkritik pengadaaan program yang sedang dijalani di tengah situasi pandemi Virus Corona (Covid-19).

Menurut dia, peluncuran program tersebut tidak tepat sasaran mengingat besarnya anggaran yang digelontorkan, yakni Rp 5,6 triliun.

Dikutip TribunWow.com, hal itu ia sampaikan dalam wawancara eksklusif dengan Tribunnews.com pada Minggu (3/5/2020).

• Bahas Kartu Prakerja, Rocky Gerung Curigai Kejahatan di Baliknya: Diguyur Dulu biar Bisa Dibolongin

Seperti diketahui, awalnya program ini diluncurkan untuk membantu korban pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam pandemi Corona.

Meskipun begitu, Edy Kristianto menyebutkan sistem kontrol pendaftarannya sangat longgar.

Edy Kristianto yang seorang pemegang saham sebuah perusahaan juga dapat mengikuti program tersebut.

Ia menuturkan proses pendaftarannya juga mudah dan akan mendapatkan insentif awal sebesar Rp 1 juta tiap peserta.

Menurut dia, program tersebut tidak tepat sasaran di tengah pandemi Virus Corona.

"Jual-beli video sedangkan situasi saat ini lagi pandemi Covid, lebih baik Rp 5,6 triliun digunakan untuk pengadaan alat pelindung diri (APD)," komentar Agustinus Edy Kristianto.

Setelah mengikuti program tersebut, Edy justru berpendapat kebijakan itu tidak perlu dijalankan lagi.

"Stop. Cabut Perpres 36 Tahun 2020," tegas Edy.

Tidak hanya itu, ia merasa program Kartu Prakerja akan rawan dimanipulasi dan justru menimbulkan kerugian negara.

"Evaluasi, batalkan, program beli video Rp 5,6 triliun ini. Ini potensi merugikan keuangan negara dan korupsi," jelas Edy.

Edy menilai peluncuran program tersebut tidak sensitif dengan isu krisis kesehatan yang tengah dialami Indonesia.

"Sistemnya amburadul, kemanfaatannya tidak sesuai. Tidak ada sense of crisis lagi pandemi corona ini," komentar Edy. (TribunWow.com/Brigitta Winasis)