Kabinet Jokowi
Singgung 3 Menteri Jokowi yang Pernah Diperiksa KPK, Aktivis Antikorupsi: Saya Beri Nilai D
Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar beri penilaian soal menteri yang sudah Jokowi.
Editor: Mohamad Yoenus
lihat foto
KPK menduga Taufiqurrahman menerima gratifikasi sekitar Rp2 miliar dari dua kontraktor di Kabupaten Nganjuk terkait pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nganjuk tahun 2015.
• Sosok Wamen ATR Surya Tjandra, Pernah Gagal Nyaleg hingga Sempat Patah Hati dengan Rekan Aktivis
Ia juga diduga menerima dari pemberian-pemberian lainnya terkait mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2017.
Namun, terkait pemeriksaan itu Abdul mengatakan dirinya sudah "clear".
"Semua clear, enggak ada masalah," ujarnya.
Ida Fauziah: Diperiksa sebagai saksi kasus korupsi dana haji
Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini pernah diperiksa sebagai saksi terkait kasus korupsi dana setoran haji yang melibatkan mantan meneri agama Suryadharma Ali.
Meski begitu, Ida mengatakan ia hanya diperiksa dalam kapasitasnya sebagai ketua Komisi VIII DPR yang membawahi urusan kementerian agama.
"Saya sebagai ketua komisi. Saya hanya diminta penjelasan tentang peran ketua komisi terkait pengelolaan anggaran haji," ujar Ida.
Mengapa Yasonna Laoly diangkat lagi?
Selain itu, Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) UGM Zainal Arifin Mochtar menyayangkan pengangkatan kembali menteri hukum dan HAM Yasonna Laoly.
"Menkumham ini berbuat kesalahan dalam pembuatan UU KPK dan presiden tidak tanda tangan (UU itu). Itu saya lihat sebagai kesalahan," ujarnya.
Sejumlah aktivis anti korupsi menganggap UU KPK yang baru dapat melemahkan KPK dengan membatasi kewenangannya.
Sementara itu, Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW Donal Fariz menilai penunjukkan Yasonna sebagai menteri menandakan ia telah bekerja dalam kontrol dan kendali Jokowi terkait revisi UU KPK.
Hingga kini, sejumlah masyarakat mendesak Jokowi untuk mengeluarkan perpuu yang membatalkan UU KPK. Namun, dengan susunan kabinet seperti sekarang ini, Donal mengatakan ia sangsi perppu akan dikeluarkan.
"Itu menunjukkan kecenderungan Jokowi untuk tidak akan mengeluarkan Perppu KPK," kata Donal.
• Jokowi Tunjuk 2 Direktur Perusahaan Jadi Wakil Menteri BUMN Dampingi Erick Thohir, Ini Sosoknya
