Revisi UU KPK
Jokowi: KPK Lembaga Negara, Bijaklah dalam Bernegara, yang Namanya Mengembalikan Mandat Itu Tak Ada
Jokowi berharap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap bijak dalam menghadapi sesuatu yang dinilai sebagai masalah.
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersikap bijak dalam menghadapi sesuatu yang dinilai sebagai masalah.
"Jadi saya sampaikan KPK itu lembaga negara, institusi negara jadi bijaklah kita dalam bernegara," ujar Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (16/9/2019).
Menurut Jokowi, dalam Undang-Undang KPK tidak ada makna yang menyampaikan bahwa pimpinan lembaga antirasuah dapat mengembalikan mandat kepada presiden.
• Pendapat Refly Harun soal Dewan Pengawas KPK: Kalau Sadap Izin Dulu, Sudah Lari Itu Buruannya
"Yang ada itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi iya, tapi yang namanya mengembalikan mandat itu enggak ada," tutur Jokowi.
Jokowi pun menyampaikan, saat ini pemerintah sedang bertarung dalam memperjuangkan subtansi-subtansi dan melakukan pengawasan secara bersama terkait revisi Undang-Undang KPK yang diinisiasi DPR.
"Pemerintah mengawasi bersama-sama dan semuanya mengawasi semua. KPK tetap pada posisi kuat dalam pemberantasan korupsi, tugas kita bersama," ucap Jokowi.
Pimpinan KPK yang menyerahkan tanggung jawab ke Jokowi di antaranya, Agus Rahardjo, Laode M Syarif, serta Saut Situmorang, tanpa Alexander Marwata dan Basaria Panjaitan.
Kata pengamat
Pengamat politik Ray Rangkuti menyebut ada tiga langkah yang bisa dilakukan Presiden Jokowi dalam menyikapi mundurnya tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pertama, menurut Ray Rangkuti, Jokowi membekukan KPK.
Bila langkah tersebut diambil Jokowi, berarti akan menonaktifkan kegiatan KPK sampai pimpinan baru KPK dilantik.
"Dengan sendirinya menonaktifkan kegiatan KPK sampai pelantikan komisioner KPK baru," kata Ray Rangkuti kepada Tribunnews.com, Minggu (15/9/2019).
Kedua, Presiden Jokowi menolak penyerahan mandat dari tiga komisioner KPK.
Bila langkah tersebut diambil, berarti tiga pimpinan KPK tetap melaksanakan tugasnya.
Menurut dia, langkah tersebut bertolak belakang dengan sikap presiden Jokowi akhir-akhir ini.
"Karena di satu sisi, presiden mengabaikan pikiran, pandangan, dan keterlibatan komisioner KPK yang sekarang, dan disaat yang sama tidak mau menerima penyerahan mandat mereka. Artinya sikap mendua presiden," jelasnya.
