Inilah 4 Kritikan Fahri Hamzah kepada Jokowi Terkait UU MD3

"Kalau kita ini terus menerus pikirannya intrik curiga atau sudah teracuni oleh politik dan hukum kita yang rada-rada kacau dalam 20 tahun transisi ini, ya memang itu susah dimengerti," katanya.

Populer: Paham Keresahan Masyarakat, Jokowi Unggah Cuitan di Twitter soal UU MD3 hingga Mendadak Viral

2. Presiden tidak tahu tentang hak imunitas?

Fahri mengatakan dalam UU MD3 yang baru, tidak ada perubahan signifikan dalam isi pasalnya.

Yang berubah hanya cara ‎mengkonsolidasikan hak imunitas DPR yang diamanatkan Undang-undang, yakni pasal 20 ayat 3 UUD 1945.

Sehingga menurut Fahri hak imunitas anggota DPR tersebut sudah tercantum sebelumnya dalam UUD 1945, bukan dalam UUMD3.

"Jangan-jangan Presiden enggak tahu bahwa hak imunitas itu ada dalam UUD," katanya.

Menurut Fahri di negara manapun anggota DPR mendapatkan hak imunitas.

Karena DPR memiliki fungsi mengimbangi kekuatan eksekutif yang sangat kuat.

"Karena falsahnya dulu kekuasaan itu cuma ada di eksekutif, itu sejarahnya," kata Fahri.

Populer: Tidak Akan Membuat Peraturan Pemerintah Pengganti UU MD3, Jokowi: Silakan Berbondong-bondong ke MK

3. Sulit membuat Jokowi mengerti

Fahri Hamzah menilai, tidak etis apabila presiden tidak menandatangani UU MD3.

Pasalnya Undang-undang tersebut nerupakan hasil pembahasan antara pemerintah dan DPR.

‎"Ya itu kita standarnya etik lah ya, karena ada yang dijaga oleh hukum, 30 hari akan berlaku. Tapi yang dijaga oleh etik itu adalah bagaimana ia ikut membahas tapi kemudian tidak ikut mengesahkan. Kalau ikut membahas ya harus ikut mengesahkan," ujar Fahri.