RUU PKS

Index A-Z

Daripada PP Kebiri Kimia, Komnas HAM Lebih Pilih Dukung RUU PKS: Apalagi Korbannya Anak-anak

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut lebih mendukung pengesahan RUU PKS daripada Peraturan Presiden (PP) tentang Kebiri Kimia.

Selasa, 5 Januari 2021
Formappi Sebut DPR Tak Berdaya dengan Pemerintah soal RUU: Terlihat seperti DPR Era Orde Baru

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyoroti sikap dari DPR.

Kamis, 9 Juli 2020
Direktur Pusako Unand kepada DPR: Jadi Ribut HIP, Omnibus Law dan KUHP Bergerak, PKS Tak Dikerjakan

Direktur Pusat Studi Konstiusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO Unand), Feri Amsari memberikan pandangan negatif terhadap DPR.

Kamis, 9 Juli 2020
Najwa Shihab Cecar DPR soal Alasan Coret RUU PKS dari Prolegnas: Jadi Alasannya karena Sulit?

Presenter Najwa Shihab merasa geram dengan jawaban Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Atgas.

Kamis, 9 Juli 2020
Najwa Shihab Sebut DPR Tebang Pilih dalam Pemilihan RUU Prolegnas, Supratman Andi: Bukan Begitu

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas berikan tanggapan saat disebut-sebut tebang pilih soal RUU yang masuk sebagi prolegnas.

Kamis, 9 Juli 2020
Feri Amsari Beri DPR Nilai Merah, Komarudin Watubun: Benci tapi Rindu, Rakyat Membutuhkan

Anggota DPR Fraksi PDIP Komarudin Watubun menanggapi 'nilai merah' yang diberikan pengamat politik untuk DPR.

Kamis, 9 Juli 2020
Pertanyakan Logika RUU PKS Tak Dibahas karena Sulit, Najwa Shihab: Bukankah Rakyat Menggaji DPR?

Presenter Najwa Shihab mempertanyakan alasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak lagi menjadi prioritas.

Kamis, 9 Juli 2020
Mardani Ali Sera Setuju Bahas RUU PKS, LBH APIK Sindir: Dulu Galak Banget Enggak Mau Sama Sekali

Peneliti LBH APIK Dian Novita menyindir sikap anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

Kamis, 9 Juli 2020
Dengar Debat Pro Kontra RUU PKS, Najwa Shihab: Ini Tugas DPR Sesungguhnya, tapi Tidak Dilakukan

Presenter Najwa Shihab menyindir kinerja DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU).

Kamis, 9 Juli 2020
Pihak Kontra Draft RUU PKS Curiga Usulnya Diabaikan DPR, LBH APIK: Itu Prasangka Ada Negosiasi

Ketua Perhimpunan GiGa Indonesia Euis Sunarti menduga ada kecurangan yang membuat DPR menolak usul mereka pada RUU PKS.

Kamis, 9 Juli 2020
Berkedip dan Bersiul pada Lawan Jenis Bisa Kena Pidana dalam RUU PKS? Begini Penjelasan DPR

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menuai kontroversi. DPR kini tengah menarik RUU PKS dari Program Legislasi Nasional.

Jumat, 3 Juli 2020
DPR Tunda RUU Kekerasan Seksual karena Sulit dan Waktu Sempit, Siti Aminah: Saya Tak Habis Pikir

RUU PKS Ditunda, padahal dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen, atau hampir 800 persen.

Kamis, 2 Juli 2020
Sederet Alasan DPR Usul Tunda Bahas RUU PKS, dari Sulit Dibahas hingga Membebani DPR

DPR telah mengusulkan untuk menunda pembahasan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2020 karena sejumlah alasan.

Rabu, 1 Juli 2020
Usul Tunda Bahas RUU PKS hingga 2021, Komisi VIII DPR: Pembahasannya Agak Sulit

Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU PKS tidak diikutsertakan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Rabu, 1 Juli 2020
248 RUU Masuk Prolegnas, Arsul Sani: Jangan-jangan Kayak Periode Kemarin

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani khawatir DPR tak mampu menyelesaikan target 248 Rancangan Undang-Undang (RUU)

Selasa, 17 Desember 2019
Resmi, DPR Sahkan 248 RUU Prolegnas 2020-2024, Termasuk RUU KUHP dan RUU PKS

DPR RI mengesahkan 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020-2024.

Selasa, 17 Desember 2019
Ini 3 Poin yang Membuat RUU PKS Tak Kunjung Rampung, Masih Jadi Perdebatan

Berikut tiga poin yang menyebabkan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih belum terselesaikan.

Senin, 23 September 2019

TAG

RUU PKS

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menyebut lebih mendukung pengesahan RUU PKS daripada Peraturan Presiden (PP) tentang Kebiri Kimia.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi), Lucius Karus menyoroti sikap dari DPR.

Direktur Pusat Studi Konstiusi Fakultas Hukum Universitas Andalas (PUSaKO Unand), Feri Amsari memberikan pandangan negatif terhadap DPR.

Presenter Najwa Shihab merasa geram dengan jawaban Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Atgas.

Ketua Badan Legislasi DPR, Supratman Andi Agtas berikan tanggapan saat disebut-sebut tebang pilih soal RUU yang masuk sebagi prolegnas.

Anggota DPR Fraksi PDIP Komarudin Watubun menanggapi 'nilai merah' yang diberikan pengamat politik untuk DPR.

Presenter Najwa Shihab mempertanyakan alasan Rancangan Undang-undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) tidak lagi menjadi prioritas.

Peneliti LBH APIK Dian Novita menyindir sikap anggota DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera.

Presenter Najwa Shihab menyindir kinerja DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU).

Ketua Perhimpunan GiGa Indonesia Euis Sunarti menduga ada kecurangan yang membuat DPR menolak usul mereka pada RUU PKS.

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menuai kontroversi. DPR kini tengah menarik RUU PKS dari Program Legislasi Nasional.

RUU PKS Ditunda, padahal dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 792 persen, atau hampir 800 persen.

DPR telah mengusulkan untuk menunda pembahasan RUU PKS dalam Prolegnas Prioritas 2020 karena sejumlah alasan.

Komisi VIII DPR mengusulkan agar RUU PKS tidak diikutsertakan dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020.

Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani khawatir DPR tak mampu menyelesaikan target 248 Rancangan Undang-Undang (RUU)

DPR RI mengesahkan 248 rancangan undang-undang yang masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) periode 2020-2024.

Berikut tiga poin yang menyebabkan Rancangan Undang-undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) masih belum terselesaikan.

berita TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.

All Right Reserved