Banyak Kanal YouTube Hilang setelah Bahas Isu Politik Sensitif, Perludem Sebut Terjadi sejak 2012

TRIBUNWOW.COM - Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menyoroti soal hilangnya banyak kanal YouTube yang membahas soal politik.

Para tokoh publik yang mengulas soal politik sensitif mendadak kehilangan medianya.

Hal tersebut memancing pertanyaan soal kebebasan berekspresi terutama saat memberikan kritikan pada pemerintah.

Baca juga: Selain Potongan Tarif Listrik, Ini Diskon yang Diberikan Pemerintah terkait Kenaikan PPN 12 Persen

“Menurut saya, keamanan digital, keamanan siber bagi warga negara, bagi organisasi masyarakat sipil tentu menjadi sesuatu yang penting ya, karena itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perlindungan data pribadi, bagian yang tidak terpisahkan dengan kebebasan berekspresi, dan itu jadi tanggung jawab negara,” kata Fadli, Rabu (15/1/2025).

Fadli mengatakan, keamanan dan kebebasan berekspresi ini memang pekerjaan rumah yang sangat serius bagi negara.

Sebab, selain memang hak masyarakat sebagai warga negara, mereka juga tidak bisa dibiarkan bertarung sendiri dalam menciptakan keamanan digital.

"Ketika intimidasi dan peretasan terjadi, ini adalah masalah serius yang menunjukkan kurangnya jaminan keamanan siber bagi warga negara," ujarnya.

Pegiat media sosial yang juga pemilik channel YouTube, Mazdjopray pun membenarkan  bahwa banyak channel yang hilang setelah membahas isu-isu politik yang dianggap sensitif. 

"Ini adalah permasalahan klasik. Sejak 2012, saya melihat YouTube sebagai platform kebebasan berpendapat, namun kini banyak yang merasa terancam," katanya.

Baca juga: Pidato Wapres Gibran Tembus 1 Juta Penonton Kurang dari Sepekan, Masuk Trending di YouTube

Mazdjopray menambahkan bahwa situasi ini menciptakan iklim ketakutan di kalangan content creator politik. 

Saat ini, menurutnya, para pembuat konten harus berpikir dua kali demi keamanan dan tidak mendapatkan intimidasi.

"Banyak dari kami yang merasa harus berpikir dua kali sebelum membahas topik tertentu," katanya. 

"Ini bukan hanya tentang kehilangan channel, tetapi juga tentang kehilangan suara dan hak untuk berbicara," imbuhnya.

Ia pun menyarankan agar para content creator ini memiliki semacam asosiasi yang persis dengan media massa, sehingga bisa melindungi dan mengadvokasi satu sama lain jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkani.

"Asosiasi itu nanti fungsinya salah satunya adalah untuk misalnya mengasistensi dan mempertebal bahwa apa yang disampaikan oleh content creator politik ini adalah hal yang tidak bersifat hate speech," ucapnya.