1 Menteri Jokowi Akhirnya Buka Suara soal Korupsi Timah Harvey Moeis, dkk, Sudah Ada Arahan Presiden

TRIBUNWOW.COM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia, Luhut Binsar Padjaitan buka suara soal korupsi timah.

Hal itu dikatakan Luhut Binsar Pandjaitan melalui akun Instagram miliknya, Kamis (4/4/2024).

Meski tak diutarakan langsung melalui media massa, namun Luhut Binsar jadi menteri pertama yang buka suara soal korupsi timah.

Baca juga: Siapa Robert Bonosusatya alias RBS? Diduga Sosok Kuat di Balik Korupsi Timah Rp 271 Triliun

Setelah sebelumnya Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bungkam mengaku belum tahu duduk perkaranya.

Luhut mengatakan kasus korupsi timah yang merugikan lingkungan hingga Rp 271 triliun ini bisa jadi pembelajaran.

"Ya kasus timah ini memang pembelajaran bagi kita semua. Jujur kita mungkin agak terlambat mendigitalisasi hampir semua dengan SIMBARA," ujar Luhut Binsar.

Diketahui, SIMBARA adalah sistem informasi mineral dan batu bara kementerian/ lembaga.

Baca juga: Sosok Kuat di Balik Kasus Korupsi Timah Harvey Moeis, RBS Disebut Penikmat Keuntungan Utama

Sistem ini dibuat untuk meningkatkan tata kelola di sektor mineral dan batu bara.

"Semua kementerian sekarang kita dorong untuk digitalisasi dan kita link pada SIMBARA ini."

Luhut lalu berbicara soal SIMBARA yang sudah berhasil diterapkan untuk batu bara.

"SIMBARA ini memang sudah berhasil kita lakukan untuk batu bara, sehingga batu bara ini kita tahu persis asalnya darimana, jumlahnya berapa. Gradenya dan seterusnya kita tahu."

"Dengan begitu kita bisa menarik pajaknya dan menarik royaltinya dengan benar karena dia tidak bisa ekspor tanpa melakukan itu semua. Dan itu semua dilakukan secara otomatis."

Selanjutnya, sistem ini juga akan berlaku untuk timah sehingga mendapat pemantauan secara terpusat.

"Kita masukkan segera timah dari sistem ini, asalnya timahnya dari mana, itu sudah bayar pajak belum? Karena itu akan berdampak pada pendapatan negara," tambahnya.

Selain itu, melalui caption di Instagram, Menko Marves ini juga menyebutkan sudah ada arahan dari Presiden Jokowi.