Ungkit Masa Jadi Gubernur DKI, Anies Tanggapi Konflik Rempang: Penggusuran Itu Luka Sosialnya Lama

"Kami merasakan pengalaman di Jakarta. Ketika ada tindakan-tindakan kekerasan yang menyangkut penggeseran, penggusuran itu luka sosialnya lama," ucap dia.

Oleh karenanya, saran Anies, perlu adanya pendekatan yang tepat untuk mengatasi permasalahan di Rempang Batam.

Ia menerangkan pendekatan yang ia maksud adalah berdialog dengan berbicara secara baik-baik antara pemerintah dan masyarakat.

"Apalagi ketika kita berbicara tentang proyek yang jangkanya amat panjang."

"Lebih baik dilakukan pembicaraan panjang, rumit, ribet, tapi melibatkan semua. Dan sampai pada kesimpulan yang diterima. Baru kemudian eksekusi," ucap Anies menyarankan.

Penilaian Anies, proses di atas merupakan langah benar saat pemerintah akan melakukan investasi yang di dalamnya ada tindakan relokasi warga.

Harapannya konflik antara warga dengan pemerintah akan bisa dihindarkan.

"Dan bila kita yakin bahwa pendekatan mengandalkan keadilan itu dijalankan dengan benar, maka ketenangan-keteduhan akan hadir," tandas Anies.

Baca juga: Buntut Kericuhan yang Terjadi di Pulau Rempang, Presiden Jokowi: Itu Komunikasi yang Kurang Baik

Kata Mahfud MD

Menteri Koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD, menjelaskan duduk perkara persoalan tanah di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

"Tapi masalah hukumnya juga supaya diingat, banyak orang yang tidak tahu bahwa tanah Rempang itu sudah diberikan haknya, oleh negara kepada sebuah perusahaan, entitas perusahaan untuk digunakan dalam hak guna usaha," kata Mahfud MD ditemui di Hotel Royal Kuningan Jakarta Selatan, Jumat (8/9/2023) lalu.

Mahfud melanjutkan, pada tahun 2001-2002 sebelum investor masuk, tanah ini rupanya belum digarap dan tidak pernah ditengok.