Menerka Dualisme Partai Demokrat yang akan Disahkan, Adi Prayitno: AHY yang Diuntungkan

TRIBUNWOW.COM - Persoalan dualisme kepemimpinan Partai Demokrat masih terus berlanjut, pasca digelarnya kongres luar biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3/2021).

Kedua kubu, yakni di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan kepemimpinan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sama-sama mengklaim pihaknya yang legal dan sah.

Menyusul hal itu, Pengamat Politik Adi Prayitno menerka kubu Partai Demokrat yang memiliki peluang untuk disahkan oleh pemerintah, melalui Kementerian Hukum da HAM (Kemenkumham).

Baca juga: Ditawari Gabung Partai Demokrat Versi KLB, Andi Mallarangeng: Pak Moeldoko Ini Blunder Besar

Baca juga: Jubir Partai Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Bukan Marzuki Alie yang Jadi Ketum tapi Moeldoko

Namun menurutnya, terkaan tersebut dilihat atau mengacu dari pandangan masyarakat yang kebanyakan masih awam atau tidak begitu paham dengan hukum, khususnya soal aturan partai politik.

"Kalau melihat pakai kacamata publik, bagi kita yang tidak terlampau ngerti hukum, ya justru kubu AHY yang diuntungkan," ujar Adi Prayitno, dikutip dari acara iNews Sore, Sabtu (13/3/2021).

Alasannya bahwa publik yang tidak begitu paham tersebut hanya mendasarkan pada kepengurusan Partai Demokrat hasil kongres ke-V pada tahun 2020 lalu.

Termasuk juga bersamaan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai Demokrat yang sudah terdaftar di Kemenkumham.

"Pertama bahwa kepengurusan Partai Demokrat plus AD/ART yang sudah terdaftar dan diakui oleh Kemenkumham adalah kubu AHY," kata dia.

"Yaitu AD/ART 2020, kepengurusan 2020, logo partai, lambang partai 2020 yang kemudian bulan Maret," jelasnya.

Maka dari itu, untuk kubu Partai Demokrat hasil KLB, Adi menyakini bahwa banyak masyarakat yang menentangnya.

Baca juga: Tak Hanya Demokrat, Moeldoko Disebut Pernah Ingin Jadi Ketum Golkar, Andi: Punya Nafsu Kekuasaan

Terlebih menurutnya, tidak ada dasarnya untuk membenarkan atau mengakui hasil KLB tersebut.

"Sekarang orang sedang menerka-nerka kira-kira kubu KLB ini apa basis argumentasinya, sehingga mereka ini merasa sebagai kelompok yang paling sah," terang Adi Prayitno.

"2005 itu kejahan, ada AD/ART sebenarnya Partai Demokrat itu ada 2009 dan 2013," tambahnya.

Lebih lanjut, terkait adanya saling tuding ataupun saling klaim bahkan saling melaporkan, Adi Prayitno menilai tidak ada yang diuntungkan maupun dirugikan dari kedua kubu.

Lantaran sama-sama membawa nama Partai Demokrat, tidak dipungkiri pastinya akan membuat partai berlambang mercy itu semakin populer.

Hanya saja kepopulerannya itu dalam konotasi yang negatif.

Sehingga bisa disimpulkan justru akan berdampak pada Partai Demokrat pada umumnya.

"Sebenarnya tidak ada yang diuntungkan, mereka ini, terutama Demokrat, itu tetap semakin populer, tetapi konotasinya negatif," jelasnya menutup.

Smak videonya mulai menit ke- 6.08

Jubir Partai Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Bukan Marzuki Alie

Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serang, Mohammad Rahmad mengungkapkan alasan mengapa bukan Marzuki Alie yang dipilih sebagai ketua umumnya.

Seperti yang diketahui, hasil KLB justru memenangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum yang notabene bukan kader Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com dalam acara SATU MEJA THE FORUM, Kamis (11/3/2021), Mohammad Rahmad mengatakan bahwa alasan tidak memilih Marzuki Alie adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi perpecahan kembali.

Baca juga: Jawaban Mahfud MD soal Desakan Mundur kepada Moeldoko terkait Demokrat: Ada Dua Hal kalau Itu

Baca juga: Soal Dualisme Partai Demokrat, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Dirugikan dan Tak Diuntungkan

Mohammad Rahmad mengklaim bahwa dalam KLB tersebut merupakan perhimpunan dari semua kader Partai Demokrat yang kecewa dan menentang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kecuali pengikut Cikeas. Mulai dari pendiri dan sampai sekarang berhimpun semua," ujar Mohammad Rahmad

"Kalau Pak Marzuki Alie ketua umum di KLB Deli Serdang, tentu berhimpunnya kader-kader ini akan terpecah kembali," jelasnya.

Lantaran tidak ingin ada perpecahan kembali di Partai Demokrat, akhirnya disepekati mencari tokoh lain yang menurutnya juga tidak asal-asalan.

Tidak lantas mengabaikan Marzuki Alie, mantan Ketua DPR itu diberikan jabatan sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat.

Sedangkan untuk jabatan majelis tinggi partai dihapuskan karena dianggap telah merusak proses berdemokrasi dalam Partai Demokrat.

"Karena itu kita mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu dan tokoh yang memiliki jaringan yang luas yang kira-kira nanti bisa menaikan elektabilitas Partai Demokrat," ungkap Mohammad Rahmad.

"Karena itulah kemudian Pak Moeldoko kita kasih amanah untuk menjadi ketua umum dan Pak Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina," terangnya.

"Majelis tinggi kita bubarkan."

Baca juga: Sri Mulyono Sebut KLB Demokrat Mencontoh SBY saat Gantikan Anas Urbaningrum: Kudeta Sesungguhnya

Sementara itu ke depannya andai disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mohammad Rahmad mengatakan Moeldoko akan melakukan konsolidasi dengan seluruh kader Demokrat, termasuk kader yang sejauh ini masih mendukung AHY.

Dirinya bahkan menawarkan kepada Andi Mallarangeng, AHY hingga SBY untuk bergabung jika berkenan.

"Pak Moeldoko tidak akan ada pecat-memecat, semua akan kita himpun menjadi satu," kata Mohammad Rahmad.

"Termasuk Bang Andi pun kalau mau bergabung, ayok bergabung. Pak SBY mau bergabung, ayok bergabung, AHY mau bergabung, ayok bergabung," pungkasnya. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)