Isu Kudeta Partai Demokrat
Jawaban Mahfud MD soal Desakan Mundur kepada Moeldoko terkait Demokrat: Ada Dua Hal kalau Itu
Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Mahfud MD sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) menuai respons negatif dari publik.
Penulis: Elfan Fajar Nugroho
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Terpilihnya Kepala Staf Presiden (KSP) Mahfud MD sebagai ketua umum Partai Demokrat hasil kongres luar biasa (KLB) menuai respons negatif dari sebagian publik.
Dilansir TribunWow.com, tidak hanya dari kubu Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), publik juga mendesak supaya Moeldoko bisa mundur atau dicopot dari jabatannya sebagai KSP.
Mereka menyebut langkah tersebut untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwa memang langkah Moeldoko tidak ada kaitannya dengan pemerintah maupun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca juga: Jawaban Jhoni Allen soal Keberadaan dan Langkah Moeldoko setelah Jadi Ketum Demokrat, Capres 2024?
Baca juga: Jhoni Allen akan Laporkan AHY karena Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Keburu Malu Luar Biasa
Menjawab hal itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan ada dua persoalan.
Menurut Mahfud MD, keputusan tersebut ada di tangan Moeldoko itu sendiri dan dari Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.
Ia sendiri mengaku tidak memiliki hak dan kewenangan untuk menghentikan Moeldoko, begitupun juga Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.
"Ada dua hal kalau itu, satu terserah Pak Moeldoko, bukan hak saya juga," ujar Mahfud MD, dikutip dari acara Satu Meja The Forum 'KompasTV', Kamis (11/3/2021).
"Yang kedua terserah Presiden, karena urusan jabatan adalah hak prerogatif presiden," imbuhnya.
Mahfud MD mengatakan pihaknya hanya fokus kepada penyelesaian masalah dualisme Partai Demokrat tersebut, sehingga bisa disahkan satu di antaranya.
"Saya dan Pak Menkumham tidak akan masuk ke soal itu," kata Mahfud MD.
"Saya akan ke soal bagaimana penerapan hukumnya itu aja," pungkasnya.
Baca juga: Sri Mulyono Sebut KLB Demokrat Mencontoh SBY saat Gantikan Anas Urbaningrum: Kudeta Sesungguhnya
Simak videonya mulai menit ke- 16.10:
Sebut Pemerintah Tak Dirugikan dan Tak Diuntungkan
Sebelumnya dalam kesempatan sama, Mahfud MD jawab soal dampak masalah Partai Demokrat terhadap pemerintah.
Dilansir TribunWow.com, Mahfud MD menegaskan bahwa pemerintah ataupun Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak merasa dirugikan ataupun diuntungkan.
