AQUA Tolak Permintaan KDM untuk Pindah Kantor Pusat ke Jawa Barat, Sebut demi Efisiensi

TRIBUNWOW.COM - Perusahaan air minum dalam kemasan AQUA menolak permintaan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, untuk memindahkan kantor pusatnya ke wilayah Jawa Barat.

Hal ini karena kantor pusat AQUA yang kini ada di Jakarta sudah sesuai dengan kebutuhan operasioanl dan struktur bisnis berskala nasional.

Pihak AQUA menjelaskan bahwa Jakarta dipilih karena merupakan pusat bisnis dan pemerintahan, sehingga memudahkan koordinasi dan pengelolaan perusahaan.

Ini dijelaskan langsung oleh Corporate Communication Director Danone Indonesia, Arif Mujahidin.

"Aqua beroperasi melalui 20 pabrik kami yang tersebar di seluruh Indonesia."

"Memang layaknya perusahaan yang operasionalnya tersebar di seluruh Indonesia, maka kantor pusat (Head Office) Aqua berada di Jakarta," kata Arif Mujahidin pada Kamis (30/20/2025), dilansir oleh Tribunnews.

Keputusan itu diambil semata-mata hanya untuk tujuan efisiensi dan memudahkan proses administrasi.

"Hal ini bertujuan untuk mempermudah berbagai proses operasional, administrasi, dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan pemerintah pusat," imbuhnya.

Baca juga: Dedi Mulyadi Tegaskan Gerakan Menyisihkan Rp1.000 per Hari Bukan Pungutan Wajib

Sebelumnya, Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM), menyebut dirinya ingin AQUA berkantor pusat di Jawa Barat.

Hal ini tidak lain agar provinsi mendapat manfaat ekonomi secara langsung.

Selama ini, AQUA memang berkantor pusat di Jakarta, namun pabriknya tersebar di sejumlah wilayah di Indonesia.

Di Jawa Barat, pabriknya terletak di wilayah Sukabumi, Bekasi, dan Bogor.

“Gini loh perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kan kantor pusatnya semuanya di luar Jawa Barat."

"Kita enggak boleh nyebut tempat. Di luar Jawa Barat, nah di situ kalau kantor pusatnya di luar Jawa Barat, maka yang paling nyaman itu yang punya kantor pusat,” kata Dedi pada Rabu (29/10/2025), dilansir oleh Kompas.com.

Sementara jika kantor pusat berada di Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat disebut tidak mendapatkan manfaat penuh dari perusahaan tersebut.