Dedi Mulyadi Tegaskan Gerakan Menyisihkan Rp1.000 per Hari Bukan Pungutan Wajib

TRIBUNWOW.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi memberikan penjelasan terkait program Gerakan Rereongan Poe Ibu atau gerakan menyisihkan Rp1.000 per hari.

Dedi Mulyadi menegaskan bahwa gerakan tersebut bukan merupakan pungutan wajib.

Menurutnya, gerakan menyisihan Rp1.000 per hari merupakan inisiatif sukarela berbasis gotong-royong.

Baca juga: Purbaya bakal Tetap Potong Anggaran MBG jika Tidak Terserap Baik, Luhut: MBG Justru Gerakkan Ekonomi

“Yang Rp 1.000 itu nanti dipegang oleh bendahara kas."

"Itu mah internal, ya."

"Jadi kalau ada orang datang ke rumah sakit butuh makan atau bayar kontrakan, tinggal dikasih," kata Dedi Mulyadi pada Minggu (5/10/2025), dilansir dari Kompas.com.

Dedi Mulyadi menekankan jika dana yang dikumpulkan tidak dikelola oleh pemerintah, melainkan oleh lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas masing-masing.

"Yang kayak gitu bukan pungutan yang dikelola tersentral, itu sukarela sifatnya."

"Bagi mereka yang mau ngasih, ya silakan,” terang Dedi Mulyadi.

Dirinya mengatakan jika program sejenis sudah ia lakukan sejak menjabat menjadi Bupati Purwakarta.

Pada prinsipnya, program ini ditujukan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan dalam situasi darurat.

Misalnya bantuan ongkos ke rumah sakit, membayar kontrakan, bantuan alat tulis bagi pelajar, dan sebagainya.

Baca juga: Kepala BGN Jelaskan Mekanisme Pembiayaan Pengobatan Korban MBG, Bakal Ditanggung Asuransi dan BGN

Dalam hal ini, Dedi Mulyadi turut mendorong kepada bupati dan wali kota di seluruh Jawa Barat agar menjadikan rumah jabatannya sebagai tempat mendapat bantuan darurat.

Di samping juga sebagai tempat mengadu untuk warga.