Jubir Partai Demokrat Versi KLB Ungkap Alasan Bukan Marzuki Alie yang Jadi Ketum tapi Moeldoko

TRIBUNWOW.COM - Juru Bicara Partai Demokrat KLB Deli Serang, Mohammad Rahmad mengungkapkan alasan mengapa bukan Marzuki Alie yang dipilih sebagai ketua umumnya.

Seperti yang diketahui, hasil KLB justru memenangkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum yang notabene bukan kader Partai Demokrat.

Dilansir TribunWow.com dalam acara SATU MEJA THE FORUM, Kamis (11/3/2021), Mohammad Rahmad mengatakan bahwa alasan tidak memilih Marzuki Alie adalah untuk menjaga supaya tidak terjadi perpecahan kembali.

Baca juga: Jawaban Mahfud MD soal Desakan Mundur kepada Moeldoko terkait Demokrat: Ada Dua Hal kalau Itu

Baca juga: Soal Dualisme Partai Demokrat, Mahfud MD Sebut Pemerintah Tak Dirugikan dan Tak Diuntungkan

Mohammad Rahmad mengklaim bahwa dalam KLB tersebut merupakan perhimpunan dari semua kader Partai Demokrat yang kecewa dan menentang kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Kecuali pengikut Cikeas. Mulai dari pendiri dan sampai sekarang berhimpun semua," ujar Mohammad Rahmad

"Kalau Pak Marzuki Alie ketua umum di KLB Deli Serdang, tentu berhimpunnya kader-kader ini akan terpecah kembali," jelasnya.

Lantaran tidak ingin ada perpecahan kembali di Partai Demokrat, akhirnya disepekati mencari tokoh lain yang menurutnya juga tidak asal-asalan.

Tidak lantas mengabaikan Marzuki Alie, mantan Ketua DPR itu diberikan jabatan sebagai ketua dewan pembina Partai Demokrat.

Sedangkan untuk jabatan majelis tinggi partai dihapuskan karena dianggap telah merusak proses berdemokrasi dalam Partai Demokrat.

"Karena itu kita mencari tokoh yang bisa menjadi pemersatu dan tokoh yang memiliki jaringan yang luas yang kira-kira nanti bisa menaikan elektabilitas Partai Demokrat," ungkap Mohammad Rahmad.

"Karena itulah kemudian Pak Moeldoko kita kasih amanah untuk menjadi ketua umum dan Pak Marzuki Alie sebagai ketua dewan pembina," terangnya.

"Majelis tinggi kita bubarkan."

Baca juga: Sri Mulyono Sebut KLB Demokrat Mencontoh SBY saat Gantikan Anas Urbaningrum: Kudeta Sesungguhnya

Sementara itu ke depannya andai disahkan oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Mohammad Rahmad mengatakan Moeldoko akan melakukan konsolidasi dengan seluruh kader Demokrat, termasuk kader yang sejauh ini masih mendukung AHY.

Dirinya bahkan menawarkan kepada Andi Mallarangeng, AHY hingga SBY untuk bergabung jika berkenan.

"Pak Moeldoko tidak akan ada pecat-memecat, semua akan kita himpun menjadi satu," kata Mohammad Rahmad.

"Termasuk Bang Andi pun kalau mau bergabung, ayok bergabung. Pak SBY mau bergabung, ayok bergabung, AHY mau bergabung, ayok bergabung," pungkasnya.

Simaki videnya mulai menit ke-3.37:

Jawaban Jhoni Allen soal Keberadaan dan Langkah Moeldoko

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko terus menjadi pembicaraan setelah terlibat dalam kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Terlebih Moeldoko terpilih menjadi ketua umum dalam KLB yang digelar di Deliserdang, Sumatera Utara itu.

Hanya saja, keberadaan Moeldoko juga dipertanyakan setelah terakhir muncul di KLB dengan menyampaikan pidatonya.

Sebagian pihak juga mempertanyakan langkah-langkah ke depan Moeldoko bersama Partai Demokrat.

Baca juga: Jhoni Allen akan Laporkan AHY karena Ganti AD/ART Partai Demokrat, Herzaky: Keburu Malu Luar Biasa

Baca juga: Jhoni Allen Minta Gatot Nurmantyo Tak Asal Bunyi soal Klaim Ditawari Jadi Ketum Demokrat Versi KLB

Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi KLB Deliserdang, Jhoni Allen Marbun lantas menjawab soal keberadaan dari ketua umum Moeldoko.

Dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.com, Sabtu (13/3/2021), Jhoni Allen mengatakan bahwa fokus utama dari Moeldoko saat ini adalah tetap membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menjalankan tugas negara.

Karena bagaimanapun Moeldoko sejauh ini masih menjabat sebagai KSP.

"Begini, beliau mengutamakan kepentingan tugas kenegaraan itu ya," kata Jhoni di Menteng, Kamis (11/3/2021).

Tidak hanya itu, Jhoni Allen juga menjawab soal recana Moeldoko yang kabarnya akan maju di Pilpres 2024.

Menurutnya, masih banyak hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum sampai pada tahap itu.

Termasuk tentunya adalah memperjuangkan legalitas Partai Demokrat hasil KLB di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

"Begini, kalau mau ke Bandung kita harus mampir dulu ke Bogor. Ini kan ke Bogornya belum selesai," pungkasnya.

Baca juga: Sri Mulyono Sebut KLB Demokrat Mencontoh SBY saat Gantikan Anas Urbaningrum: Kudeta Sesungguhnya

Sebelumnya, Jhoni Allen sudah mengungkapkan alasan dirinya dan para pendiri Partai Demokrat lainnya menggelar KLB.

Alasan itu di antaranya menurut Jhoni Allen adalah sebagai bentuk ketidakpuasan atas kepemimpinan AHY.

"AHY mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Pusat, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Daerah, mengangkat dan memberhentikan Dewan Pimpinan Cabang," kata Jhoni.

Alasan lainnya disebut karena menilai Partai Demokrat sudah jauh dari nilai-nilai demokrasi.

Hal itu ditandai dengan tugas dan kewenangan Ketua Majelis Tinggi Partai yang dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Kedua, Ketua Majelis Tinggi, kewenangannya pertama membuat rancangan anggaran dasar anggaran rumah tangga yang disahkan dalam Kongres atau Kongres Luar Biasa, menentukan siapa calon ketua umum Pada kongres atau KLB," tambahnya.

"SBY selalu mendengungkan keadilan, tetapi faktanya AD/ART Tahun 2020 ini adalah mengambil keadilan-keadilan hak-hak daripada kader Demokrat dari Sabang sampai Merauke, di mana hak untuk kedaulatannya diamputasi dalam pasal AD/ART itu, bahkan calon ketua umum menjadi kewenangan Ketua Majelis Tinggi," urai Jhoni. (TribunWow/Elfan Fajar Nugroho)

Sebagian atikel ini diolah dari Tribunnews.com dengan judul "Moeldoko Belum Muncul Usai Jadi Ketum Demorkat KLB, Jhoni Allen: Beliau Utamakan Tugas Kenegaraan"