Virus Corona

Riza Patria Beberkan Sanksi-sanksi PSBB Masa Transisi, Sebut Lebih Ketat dan Tegas Hukum Pelanggar

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa dalam status pembatasan sosial berskala besar di masa transisi, aturan lebih ketat.

YouTube KompasTV
Wagub DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam tayangan KompasTV, Kamis (4/6/2020). Riza menyampaikan bahwa sanksi yang akan diterapkan dalam PSBB masa tansisi akan lebih ketat dan berat. 

TRIBUNWOW.COM - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, mengungkapkan bahwa dalam status pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masa transisi, aturan akan lebih ketat.

Hal ini disebabkan risiko penularan Virus Corona di masa transis tersebut lebih besar dibanding sebelumnya.

Oleh sebab itu, pemerintah provinsi beserta gugus tugas terkait tidak akan memberikan keringanan lagi kepada warga seperti sebelumnya.

Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja di perkantoran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2020). Hingga hari ke-21 pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI Jakarta telah menutup sementara 126 perusahaan yang melanggar Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19. Tribunnews/Irwan Rismawan
Ilustrasi masa PSBB fase transisi. Sejumlah pekerja berjalan usai bekerja di perkantoran di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan, Senin (4/5/2020). Hingga hari ke-21 pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Pemprov DKI Jakarta telah menutup sementara 126 perusahaan yang melanggar Pergub Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Covid-19. Tribunnews/Irwan Rismawan (Tribunnews/Irwan Rismawan)

Wagub DKI Jakarta Riza Patria Tegaskan PSBB Transisi Beda dengan New Normal: Ini Lebih Berat

Dilansir KompasTV, Kamis (4/6/2020), Riza mengatakan bahwa keputusan untuk memperpanjang PSBB merupakan hasil perundingan dari berbagai pihak.

Dalam keputusan yang dihasilkan tersebut, pembatasan sosial yang sebelumnya ditetapkan akan mengalami pelonggaran secara bertahap.

Namun, dalam pelaksanaannya, pemprov akan lebih tegas dan lebih ketat lagi dalam menindak pelanggaran protokol kesehatan.

"Pak Gubernur dan kami semua gugus tugas setelah berkoordinasi dengan ahli dengan pakar dengan semuanya, dengan pemerintah pusat, kami akhirnya memutuskan tetap memberlakukan PSBB," kata RIza.

"Namun memasuki masa transisi. Artinya tetap berlaku, ketat, bahkan lebih ketat," ungkapnya.

Ia kemudian memberikan contoh adanya keringanan berupa sanksi sosial yang sebelumnya dijatuhkan pada para pelanggar.

Sanksi sosial tersebut antara lain kerja sosial seperti menyapu jalanan atau hukuman fisik seperti push up dan lain sebagainya.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Penulis: Noviana Primaresti
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved