Jawab Isu KPK Sepi OTT, Firli Bahuri Buka-bukaan soal Tahun 2018: Biaya Politik Itu Mahal

TRIBUNWOW.COM - Di bawah pimpinan Firli Bahuri, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa kali dipertanyakan karena jarang melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

Menjawab hal tersebut, Firli mengatakan intensitas OTT diketahui tinggi pada waktu-waktu tertentu berbarengan dengan acara politik berskala besar.

Selain itu, Firli menegaskan OTT bukanlah acuan kinerja dari KPK.

• Ulas Nurhadi, Refly Harun Nilai Tak Ada Beda Era Soeharto dan Jokowi: Keadilan Masih Perlu Dibeli

Dikutip dari acara Special Report iNews, Kamis (4/6/2020), awalnya Firli menjelaskan berdasarkan survei yang ia lakukan, ditemukan ada waktu-waktu tertentu sering terjadi OTT.

"Kami selalu melakukan evaluasi terkait dengan kinerja capaian KPK," kata Firli.

"Ada tahun-tahun tertentu yang OTT-nya banyak."

Ia menyebutkan pada tahun 2009, 2014, 2016, 2017, dan 2018 adalah waktu dimana OTT banyak terjadi.

"Di tahun 2018 itu tidak kurang dari 30 kali kita OTT dan melibatkan kurang lebih 29 kepala daerah," ungkap Firli.

Firli kemudian mengungkit soal acara politik besar-besaran yang terjadi pada tahun itu, yakni Pemilu.

Tidak hanya di tahun 2018, di empat tahun lainnya yang ia sebutkan, berbarengan dengan banyaknya OTT, terjadi juga pesta politik berskala besar.

"Ternyata 2018 itu ada kegiatan yang sangat tinggi, ada kegiatan politik antara lain pemilu, 2017 pilkada serentak, 2016 pilkada serentak, 2014 kegiatan politik," papar Firli.

Firli menyimpulkan seusai masing-masing dari mereka yang telah mendapatkan kekuasaan, sengaja memanfaatkannya untuk membayar biaya yang telah dikeluarkan untuk mendapat posisi tersebut.

"Artinya cost (biaya) politik itu mahal," ujar dia.

"Sehingga para pihak yang akan bertarung mungkin saja menggunakan kesempatan di agenda-agenda itu," sambungnya.

• Soroti Misteri saat Nurhadi Buron, Refly Harun: Haris Azhar Mengatakan KPK Sudah Tahu Sesungguhnya

OTT Tetap Penting

Perwira tinggi Polri tersebut mengatakan bahwa OTT menurutnya memang penting.

Dan ia menegaskan tidak pernah berniat untuk mengurangi OTT.

"Kita tetap ada, OTT kita tidak pernah menyurutkan untuk kegiatan tangkap tangan seseorang yang melakukan tindak pidana," ujar Firli.

"Apakah ini harus surut? Tidak, seketika kita mendapat informasi bahwa ada peristiwa pidana korupsi, pasti kita akan melakukan penindakan," terang dia.

Namun di samping OTT, Firli kembali mengingatkan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya berupa OTT saja.

"Berikutnya saya tidak ingin mengatakan bahwa OTT itu tidak penting."

"Penting, karena tertangkap tangannya seseorang itu merupakan prestasi kedeputian, khususnya penindakan."

Firli memaparkan ada banyak aksi lain seperti edukasi masyarakat dan pencegahan yang dilakukan untuk memberantas korupsi.

"Konsepnya pemberantasan korupsi itu tidak hanya sekadar penindakan," ujar dia.

"Pemberantasan korupsi adalah serangkaian penindakan."

"Kalau kita ingin memberantas korupsi, tidak hanya cukup melaksanakan kegiatan OTT tadi," tandasnya.

• KPK Berhasil Tangkap Nurhadi, Refly Harun Ungkit Keraguan Para Pengamat: Bisa Menarik Napas

Simak video berikut ini menit ke-15.30:

Donal Fariz: Pimpinan KPK Sibuk Gimmick

Satu dari beberapa kritikan kepada Firli Bahuri, dilontarkan oleh Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Donal Fariz.

Hal itu disampaikan Donal Fariz saat hadir di acara Indonesia Lawyers Club pada Selasa (29/1/2020).

Donal Fariz mulanya menyinggung soal slogan KPK terkait kejujuran.

Namun, Donal menilai bahwa Firli Bahuri kini justru sering melakukan gimmick di depan kamera.

"Dulu ada slogan KPK berani jujur itu hebat, pertanyaannya sekarang apakah pimpinan KPK jujur atas persoalan yang terjadi hari ini?"

"Saya melihat kok pimpinan KPK masih sibuk dengan gimmick," kritik Donal.

Ia menyinggung Firli yang sempat memamerkan keahliannya memasak nasi goreng kepada publik.

Menurutnya, hal itu seharusnya tidak terjadi.

"Ada yang masak nasi goreng lah, kalau masak nasi goreng itu saya selalu inget peristiwa petinggi partai politik, gimmick-gimmick politik itu harus jauh dari KPK secara organisasi," ujar Donal.

Selain itu, Donal turut menyoroti sambutan meriah yang didapat Firli ketika berkunjung ke Makassar beberapa waktu lalu.

"Ada Pimpinan KPK yang datang ke daerah disambut seperti raja oleh Muzfidah, saya tanya ke beliau ada enggak kejadian Pimpinan KPK dijemput sampai ke Bandara oleh begitu banyak Muzfidah tidak ada," singgungnya.

Padahal, para petugas KPK dulunya beekrja jauh dari sorotan publik.

"Pimpinan KPK apalagi penyelidik dan penyidik itu seperti jelangkung itu dulu, datang tidak diketahui, pulang juga tidak diketahui."

"Tapi sekarang ada yang datang ke daerah atas kunjungan kerja benar-benar diterima kaya raja di daerah tersebut," ujar Donal.

Meski demikian, Ia menilai bahwa masih ada kesempatan bagi Firli Bahuri untuk segera mengubah etikanya.

Donal lantas mengingatkan sumpah Firli Bahuri saat menjadi Pimpinan KPK, baik di depan presiden dan Tuhan yang Maha Esa.

"Yang saya mau soroti Bang Karni di bagian ini sebelum Harun Masiku, ada persoalan etik yang drastis di Pimpinan KPK hari ini."

"Dan menurut saya belum terlambat bagi mereka untuk mengubah situasi ini, KPK itu sudah kita tahu semuanya berjanji kepada partai, disumpah di depan presiden. Tapi ada sumpah pada Tuhan yang lebih serius," imbuh Donal.

Lihat videonya mulai menit ke-8:54:

(TribunWow.com/Anung/Gipty)