Terkini Nasional
Iuran BPJS Naik, Wakil Ketua BPKN Ungkap Keluhan Warga: Logika Bisa Terima, Kemampuan Tidak
Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak buka suara soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Maria Novena Cahyaning Tyas
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Rolas Sitinjak buka suara soal kenaikan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Dilansir TribunWow.com, Rolas Sitinjak menyebut banyak warga yang mengaku tak sanggup membayar iuran BPJS.
Meskipun begitu, menurutnya warga memahami kenaikan iuran BPJS itu karena sadar bahwa berobat membutuhkan banyak biaya.
• BPJS Naik, Politisi PKS Ini Gamblang Sebut Pemerintah Tak Pahami Derita Warga: Ini Tuna Empati
• Jokowi Naikkan Iuran BPJS saat Pandemi, Anggota DPR Ini Ungkap Kekecewaan: Tidak Tepat Waktunya
Hal itu disampaikan Rolas Sitinjak melalui kanal YouTube Kompas TV, Jumat (15/5/2020).
"Ketika terjadi kenaikan pertama kali, kami dari BPKN membuat survei-survei kecil yang random," ujar Rolas.
"Terus yang kedua juga ketika kenaikan ini, ketika pembatalan MA terjadi terus ketika sekarang presiden melakukan keputusan naik lagi kami juga melakukan survei kecil."
Menurut Rolas, logika masyarakat menerima kenaikan iuran BPJS.
Namun, ia menyebut masyarakat tak memiliki kemampuan untuk membayar iuran BPJS.
"Pada umumnya secara logika masyarakat menyadari bahwa memang perlu ada kenaikan biaya," kata Rolas.
"Secara logika mereka berpikir demikian karena mengatahui biaya berobat itu enggak murah."
Lebih lanjut, Rolas mengatakan kenaikan iuran BPJS itu dilakukan dalam waktu yang tak tepat.
Ia menyatakan, kondisi pandemi Virus Corona semakin menulitkan kondisi ekonimi warga.
• Jokowi Naikkan Iuran BPJS saat Pandemi, Anggota DPR Ini Ungkap Kekecewaan: Tidak Tepat Waktunya
Karena itu, Rolas menyebut pemerintah seharusnya memikirkan kondisi warga sebelum resmi menaikkan iuran BPJS.
"Tetapi secara kemampuan ini masih belum, apalagi dinaikkan pada saat pandemi seperti ini," ujar Rolas.
"Momennya sangat tidak tepat menurut kami karena memang secara logika dan secara kemampuan ini dua hal yang berbeda."
"Logika mungkin bisa menerima tapi logika tidak. Ini keadaan yang harus dipikirkan oleh pemerintah," sambungnya.
