Breaking News:

Terkini Nasional

Jokowi Naikkan Iuran BPJS saat Pandemi, Anggota DPR Ini Ungkap Kekecewaan: Tidak Tepat Waktunya

Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Atri Wahyu Mukti
Youtube/KompasTV
Anggota DPR RI Komisi IX dari fraksi PAN, Saleh Daulay. 

TRIBUNWOW.COM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Dilansir TribunWow.com, Saleh Daulay mengaku menyayangkan kenaikan iuran BPJS itu.

Ia menyebut, kenaikan BPJS dilakukan di saat yang tidak tepat, saat warga mengalami kesulitan ekonomi akibat Virus Corona.

Kartu BPJS Kesehatan
Kartu BPJS Kesehatan (TribunWow.com/Tiffany Marantika)

BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an

BPJS Naik, Refly Harun Ungkap Kritik dari Orang Dekat Jokowi: Kalau Saya Kritik Dibilang Sakit Hati

Hal itu disampaikannya melalui kanal YouTube Kompas TV, Kamis (14/5/2020).

"Pertama, saya tentu menyayangkan juga, menyesalkan keputusan dan kebijakan yang diambil pemerintah di tengah situasi sulit seperti ini," kata Saleh.

"Karena pemerintah ini kelihatannya tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat."

Saleh mengatakan, masyarakat kini dalam kondisi sulit.

Bahkan, menurutnya pemerintah juga mengakui kondisi sulit yang dialami masyarakat akibat Virus Corona.

"Padahal semua orang mengatakan situasinya sulit, bahkan yang mengatakan bukan masyarakat," terang Saleh.

"Pemerintah juga mengatakan bahwa sekarang masyarakat sulit."

Lebih lanjut, Saleh menyebut pemerintah kini seolah mengabaikan DPR dan Mahkamah Agung.

Jokowi Resmi Naikan Iuran BPJS Kesehatan, Putih Sari: Tidak Bijaksana di Waktu yang Tidak Pas

Sebelumnya, Mahkamah Agung sempat membatalkan kenaikan iuran BPJS.

Namun, tak lama setelahnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas kembali mengumumkan kenaikan BPJS.

"Tapi anehnya pemerintah mengakui situasi saat ini sulit tapi pemerintah menaikkan iuran BPJS," terang Saleh.

"Yang kedua, pemerintah mengabaikan dua pilar demokrasi kita, yaitu DPR dan Mahkamah Agung."

Halaman
1234
Tags:
JokowiJoko WidodoIuran BPJSVirus Corona
Berita Terkait
ANDA MUNGKIN MENYUKAI
AA
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved