Terkini Nasional
Jokowi Naikkan Iuran BPJS saat Pandemi, Anggota DPR Ini Ungkap Kekecewaan: Tidak Tepat Waktunya
Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Daulay terang-terangan mengkritik kebijakan pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Atri Wahyu Mukti
lihat foto
Tak hanya itu, sebagai anggota DPR, Saleh mengaku pihaknya menolak keras kenaikan iuran BPJS.
"Karena DPR itu kan lembaga lesgilatif, berkali-kali kita rapat semua menyatakan ini jangan dinaikin dulu, tidak tepat waktunya dinaikin," ujarnya.
"Itu diabaikan kan buktinya naik. Kemudian yang kedua, itu mengabaikan juga putusan Mahkamah Agung."
Lantas, Saleh menyinggung keputusan Mahkamah Agung yang kemudian dibatalkan presiden.
Terkait hal itu, Saleh menduga kenaikan iuran dilakukan pemerintah karena sudah kesulitan mencari anggaran pembiayaan BPJS.
"Mahkamah Agung kan sudah memutuskan Perpres 75 tahun 2019 itu kan dibatalkan, tetapi sekarang malah pemerintah buat Perpres baru, Nomor 64 tahun 2020."
"Jadi saya merasa pemerintah kesulitan mencari anggaran terkait pembiayaan BPJS ini," tandasnya.
• Kontroversi Iuran BPJS Naik, Istana Angkat Bicara: Tidak Ada Kenaikan Kelas III tapi Subsidi
Simak video berikut ini menit ke-5.48:
Reaksi Kepala Daerah
Di sisi lain, sebelumnya Kebijakan penyesuaian iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Kesehatan menuai pro dan kontra dalam masyarakat.
Pasalnya kebijakan tersebut muncul di tengah situasi pandemi Virus Corona dan kondisi ekonomi yang sulit.
Dilansir TribunWow.com, sejumlah kepala daerah kemudian angkat bicara tentang pendapat mereka terhadap kenaikan iuran BPJS.
• BPJS Naik, Refly Harun Sindir Gaji Para Direksinya: Luar Biasa Besarnya, Konon Capai Rp 300 Juta-an
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menduga ada kekurangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN).
"Yang saya tahu memang ada defisit dari APBN, sehingga defisit ini disempurnakan melalui kenaikan BPJS," kata Ridwan Kamil, dikutip dari tayangan kanal YouTube Kompas TV, diunggah Jumat (15/5/2020).
Ridwan Kamil menuntut ada penjelasan dari pemerintah pusat tentang rincian kenaikan BPJS, termasuk alasan kebijakan tersebut.
"Dari kami meminta penjelasan lebih jelas, karena sampai hari ini memang kalau saya baca penjelasan belum komprehensif alasan kenapa naik," jelas Ridwan Kamil.
