Buktikan Ia Netral, Refly Harun Ibaratkan Jokowi Ambil 3 Mata Kuliah: Saya Puji Jokowi dalam 2 Hal

TRIBUNWOW.COM - Pakar Tata Hukum Negara, Refly Harun menegaskan dirinya tak berada di kubu manapun dalam soal berpolitik.

Demi membuktikannya, Refly Harun lantas mengandaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil tiga mata kuliah.

Hal itu ia sampaikan melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Kamis (29/4/2020).

• Bahas Lockdown, Rocky Gerung Singgung Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil: Pemerintah Pusat Pelit

Refly Harun menegaskan bahwa dirinya sebagai akademisi konsisten untuk objektif dalam menilai pemerintah.

"Pertama sebagai akademisi kita harus objektif, saya puji pemerintahan Jokowi dalam dua hal."

"Saya ibaratkan sedang mengambil mata kuliah, mata kuliah politik, mata kuliah ekonomi, dan mata kuliah hukum," ungkap Refly.

Pada mata kuliah ekonomi, Refly menilai Jokowi cukup bagus menorehkan prestasinya.

"Untuk mata kuliah ekonomi karena passion-nya di sana presiden maka saya katakan lulus dengan nilai A, dengan nilai yang baik."

"Karena pada waktu itu getol sekali pembangunan infrastruktur, jalan, pelabuhan dan sebagainya."

"Dan saya kira itulah sampai sekarang kebanggaan dari Presiden Jokowi membangun infrastruktur itu," jelas Refly.

Selain ekonomi, dalam hal politik Jokowi juga dinilai cukup bagus.

"Mata kuliah kedua mengenai konsolidasi politik, mengenai politik saya juga puji," kata dia.

Refly lalu menceritakan bagaimana awalnya partai pendukung Jokowi tidak lebih banyak daripada Prabowo Subianto.

• Refly Harun Pertanyakan Muhadjir Effendy soal Corona, yang Sering Muncul Malah Mahfud MD dan Luhut

Partai yang mendukung Jokowi hanyalah lima partai.

"Karena pasca Pemilu 2014 politik Indonesia terbelah menjadi dua koalisi besar, satu KIH (Koalisi Indonesia Hebat), satu KMP (Koalisi Merah Putih)."

"Koalisi Merah Putih anggotanya PDIP, PKB, Hanura dan Nasdem hanya empat partai politik saja," ujar Refly.

Sedangkan, Prabowo memiliki enam partai pendukung.

"Sementara KMP dihuni oleh Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai PAN, PKS, dan PPP, lima partai politik, waktu itu demokrat bingung mau ke mana."

"Mungkin dia mau ke KIH, tapi mungkin ada soal-soal Demokrat tak bisa masuk di koalisi itu, maka bergabung dengan KMP," ceritanya.

Koalisi milik Prabowo berhasil menguasai DPR dan MPR.

"Terbukti kelompok KMP ini bisa menguasai parlemen, pimpinan MPR dan DPR."

"Tetapi 2016 koalisi tersebut hancur lebur," ungkap pria 50 tahun ini.

Namun pada 2016, partai-partai pendukung Prabowo mulai beralih ke Jokowi.

Sehingga, Refly menilai Jokowi bagus dalam hal konsolidasi politik.

"Maka akhirnya oposisi hanya dua partai yang secara terang-terangan walau oposisi dalam sistem pemerintah presidensiil hanya Gerindra dan PKS saja yang terang-terangan menyatakan diri sebagai oposisi."

"Maka saya puji Pemerintahan Jokowi yang sudah berhasil melakukan konsolidasi politik yang luar biasa."

"Makanya dalam pelajaran ini Jokowi lulus juga A juga," pujinya.

Berbeda dengan masalah ekonomi dan hukum, Refly menilai Jokowi tidak cukup baik dalam menghadapi masalah penegakan hukum, misalnya pemberantasan korupsi.

• Singgung Pilkada 2020, Refly Harun Imbau Jokowi Tak Manfaatkan Momen Corona: Selalu Tangani Sendiri

"Karena saya orang hukum tibalah saya pada pelajaran hukum, yaitu masalah penegakan hukum law and forcement di situ saya mulai merasa di negeri ini soal penegakan hukum."

"Kalau kita ambil kaitannya dengan pemberantasan korupsi," kritiknya.

Refly merasa, pengaruh Jokowi pada masalah pemberantasan korupsi sama sekali tak terlihat.

"Saya malah merasa miris karena akhir-akhir ini kita tahu revisi undang-undang KPK yang memperlemah KPK, ada rekrutmen KPK yang ditengarai banyak pesanan dan lain sebagainya."

"Dua kali rektrutmen pimpinan KPK oleh Pemerintahan Presiden Jokowi justru diwarnai politisasi dan dalam kondisi ini Presiden Jokowi tidak menunjukkan determinasinya untuk betul-betul stand dalam pemberantasan korupsi," kritiknya.

Lihat videonya mulai menit ke-8:00:

Tak Suka Dikubukan dengan Rocky Gerung dan Diadu dengan Fadjroel Rachman

Pada kesempatan lain, Refly juga mengaku tetap konsisten untuk mengkritisi pemerintah meski sempat berada di dalamnya.

Meski demikian, Refly Harun mengaku tidak mau dikubu-kubukan terkait sikapnya tersebut.

Hal itu disampaikan langsung melalui channel YouTube pribadinya Refly Harun yang tayang pada Selasa (28/4/2020).

• Tak Merasa Bersalah meski Dicopot Jadi Komut BUMN, Refly Harun Bantah Dapat Makan dari Pemerintah

Mulanya, Refly Harun menjelaskan dirinya sebelum menjadi Komut Pelindo I, juga sudah menjadi Komut Jasa Marga.

"Tapi begini yang menarikanya, ada yang mengatakan Pak Refly menjadi Komisaris Utama, sebelumnya saja menjadi Komisaris Utama di Jasa Marga dari tanggal 18 Maret 2015 sampai 5 September 2018."

"Kemudian tadi di Pelindo I, 7 September 2018 sampai 20 April 2020, kok masih kritis dengan pemerintah," jelas Refly.

Lalu, Refly mengatakan bahwa dirinya tetap kritis pada pemerintah bahwa mengenai BUMN itu luas.

"Tadi ada yang nanya makan dari pemerintah kok kritis dengan pemerintah?"

"Nah ini masalah paradigma yang ingin saya share, agar kita sama-sama memiliki horizon yang luas di BUMN," katanya.

Sebelum menjelaskan, Ketua Tim Anti Mafia Mahkamah Konstitusi itu sempat menceritakan dirinya pernah mengkritisi pemerintahan di sebuah acara televisi.

• Dipecat Erick Thohir dari Jabatan Komisaris Utama Pelindo I, Refly Harun Singgung soal Kekuasaan

Ia menceritakan dirinya kala itu disejajarkan dengan para kritikus pemerintah, termasuk dengan Rocky Gerung.

Ia diadu debat dengan tokoh pendukung pemerintah, seperti Fadjroel Rachman.

"Terus terang saja saya pernah berdebat di acara Rosi di Kompas TV, waktu itu mungkin karena saya bersuara kritis terhadap tiga tahun pemerintahan Jokowi pada 2017 lalu, saya diadu waktu itu."

"Saya disatukubukan dengan Rocky Gerung dengan Babe Ridwan Saidi, melawan kubu Johan Budi, Fadjroel Rachman, dan satunya lagi Ruhut Sitompul."

"Saya kira bukan soal benci dan tidak benci Jokowi, bagaimana kita melihat persoalan ini lebih jernih," ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Refly menegaskan dibutuhkan orang yang jangan hanya semua menurut dengan presiden.

• Refly Harun Bela Jokowi soal Mudik dan Pulang Kampung: Karena Kita Tahu Netizen Sangat Berkuasa

"Jangan sampai kemudian pemerintahan ini jatuh, karena orang-orang di sekitar kekuasaan membenarkan apapun yang dibuat atau dikatakan, itu buruk."

"Saya sih sebenarnya tidak suka dibentrokkan begitu karena saya mengatakan saya adalah akademisi, yang berusaha untuk senetral-netralnya," kata Refly. 

Kemudian ia menyebut lagi soal dirinya memang sering mengkritik pemerintah meski menjadi Komut di perusahaan BUMN.

"Saya ingin menyampaikan selurus-lurusnya apa yang menurut saya benar dalam perspektif ilmu yang saya pahami."

"Waktu itu saya disinggung status saya sebagai Komisaris Utama di BUMN intinya kok masih mengkritik. Ini soal cara berpikir," ujar dia.

Pria asal Palembang ini menegaskan bahwa BUMN itu bukan milik pemerintah namun negara.

• Ngaku Tak Benci Jokowi, Refly Harun Sebut Sampaikan Kritik karena Hal Ini: Bukan untuk Menghina

"Yang namanya BUMN itu adalah Badan Usaha Milik Negara bukan Badan Usaha Milik Pemerintah, tau kan bedanya negara dengan pemerintah," tegasnya.

Sedangkan, pemerintah itu masuk dalam bagian pemerintahan.

Lalu, pemerintahan itu adalah bagian dari negara.

"Jadi menurut ajaran umum sekali yang namanya negara itu terdiri dari unsur satu wilayah, kedua warga negara atau rakyat, dan yang ketiga pemerintahan."

"Nah pemerintahan, bukan pemerintah saja, pemerintahan itu ada yang di eksekutif, ada yang legislatif, ada yang di yudikatif kemudian di state of salary aggency, state of indepeden body itulah pemerintahan," ucap dia.

Lihat videonya mulai menit ke-10.29:

(TribunWow.com/Mariah Gipty)