Virus Corona
Singgung Pilkada 2020, Refly Harun Imbau Jokowi Tak Manfaatkan Momen Corona: Selalu Tangani Sendiri
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyinggung sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga terdampak Virus Corona.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyinggung sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga terdampak Virus Corona.
Dilansir TribunWow.com, Refly Harun menilai pemerintah perlu bekerja sama dengan daerah untuk menyalurkan bantuan tersebut.
Namun, menurutnya yang terjadi kini sebaliknya.
Terkait hal itu, Refly Harun lantas menyinggung soal Pilkada 2020.
• Alasan Purnomo Mundur Pilkada 2020 Jadi Sorotan, Pengamat Sebut Alasan Klise: Boleh Jadi Ada Tekanan
• Babe Haikal Bersikeras Ingin Prabowo Pengaruhi Jokowi: Mbok Ya Ada Dong Suara demi Kedaulatan NKRI
Melalui tayangan Indonesia Lawyers Club (ILC), Selasa (28/4/2020), Refly mulanya menyinggung soal kemampuan pemerintah memenuhi kebutuhan warga jika lockdown diterapkan.
Ia menyatakan, pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dipilih pemerintah untuk menghindari kewajiban tersebut.
"Tapi kalau misalnya perspektifnya semua adalah darurat kesehatan masyarakat secara nasional berarti semua orang harus dikasih makan pemerintah," kata Refly.
"Sudah pasti enggak mampu, akhirnya dipilih jalan tikusnya yaitu PSBB tapi aromanya ada karantina wilayah."
Menurut Refly, ketidakjelasan aturan ini bisa menyebabkan penanganan Virus Corona semakin tak efektif.
Terkait hal itu, Refly lantas menyinggung nama Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Ali Mochtar Ngabalin.
"Biar PSBB-nya kena, tapi kemudian kewajiban memberikan bahan pokoknya enggak kena. Menurut saya, saya khawatir kekacauan aturan ini membuat penanganan menjadi tidak efektif," jelas Refly.
"Walaupun sebagai warga negara saya tetap berharap, mengaminkan doa Ustaz Ngabalin tadi yang mengatakan bahwa mudah-mudahan dalam bulan Ramadan selesai Covid-19."
• Kasus Corona di DKI Jakarta Menurun Berkat PSBB, Anies: Jangan Diartikan Sudah Sampai Puncak
Lebih lanjut, Refly menyoroti koordinasi pemerintah pusat dan daerah soal pemberian bantuan.
Ia menilai, pemerintah pusat tak mau mempercayakan pemberian bantuan tersebut pada pemerintah daerah karena alasan tertentu.
"Satu lagi, dan kita jangan lupa juga koordinasi dengan pusat dan daerah. Saya merasa dari sisi administrasi pemerintahan dan ini kelemahan laten kita, ada distrust antara pusat dan daerah," ungkapnya.
