Virus Corona
Singgung Pilkada 2020, Refly Harun Imbau Jokowi Tak Manfaatkan Momen Corona: Selalu Tangani Sendiri
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun menyinggung sejumlah bantuan yang diberikan pemerintah untuk warga terdampak Virus Corona.
Penulis: Jayanti tri utami
Editor: Ananda Putri Octaviani
"Kalau ada bantuan, bantuan bencana, bantuan apapun, termasuk juga pembagian sertifikat tanah dan sebagainya."
Terkait hal itu, Refly justru menyinggung Pilkada yang rencannya bakal digelar 2020 ini.
Ia menduga, pemerintah tak mau bantuan tersebut diklaim oknum di daerah untuk memenangkan Pilkada 2020.
"Pemerintah pusat selalu ingin tangani sendiri, dia tidak mau melalui pemerintah lokal," jelasnya.
"Kenapa? Itulah susahnya, apalagi musim Pilkada begini, karena takut diklaim sebagai upaya dia menyalurkan bantuan."
Karena itu, Refly lantas mengimbau pemerintahan Jokowi untuk tak lagi memikirkan hal itu.
Sebab, pemerintahan Jokowi akan berakhir dan berganti dengan presiden baru pada 2024 mendatang.
"Bagi pemerintah pusat kan sudah nothing to lose sekarang, sudah periode kedua kan tidak ada periode ketiga lagi."
"Jadi tidak perlu pencitraan," pungkasnya.
• Di ILC, Refly Harun Sebut Alasan Pemerintah Tak Mau Terapkan Lockdown, Lihat Reaksi Ali Ngabalin
Simak video berikut ini menit ke-15.53:
PSBB DKI Mulai Tunjukkan Hasil
Di sisi lain, sebelumnya Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah mengonfirmasi adanya penurunan penambahan kasus Virus Corona di wilayah Ibu Kota.
Dilansir TribunWow.com, Anies Baswedan mengatakan penurunan tersebut merupakan dampak positif dari pembatasan sosial berskala besar (PSBB).
Meskipun begitu, mantan menteri pendidikan dan kebudayaan itu menyebut peperangan melawan Virus Corona belumlah usai.
Hal itu disampaikan Anies Baswedan melalui tayangan YouTube tvOneNews, Selasa (28/4/2020).
• Benarkah Kasus Corona di DKI Jakarta Melambat seperti yang Disampaikan Doni Monardo? Cek Faktanya
Menurut Anies, penurunan penambahan kasus Virus Corona itu disebabkan karena banyak warga yang mau mematuhi imbauan pemerintah.