Bahas Lockdown, Rocky Gerung Singgung Anies Baswedan hingga Ridwan Kamil: Pemerintah Pusat Pelit

TRIBUNWOW.COM - Pengamat Politik, Rocky Gerung blak-blakan menyebut pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terlalu pelit memberikan dana bagi daerah untuk menangani Virus Corona.

Dilansir TribunWow.com, Rocky Gerung menganggap pemerintah pusat kini seolah tak percaya pemerintah daerah mampu menangani Virus Corona di wilayah masing-masing.

Terkait hal itu, ia lantas menyinggung nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Rocky kembali mengungkit usulan kedua gubernur itu soal pemberian kebebasan mengambil keputusan (diskresi) untuk menyelesaikan wabah Virus Corona di daerah masing-masing.

• Nekat Ingin Pulang Kampung ke Tegal, Ojol Ini Singgung Larangan Jokowi: Kan Dilarangnya Mudik

• Dipecat sebagai Komisioner, Sitti Hikmawatty Minta Jokowi Perbaiki Internal KPAI

Melalui tayangan YouTube Rocky Gerung, Rabu (29/4/2020), ia menilai pemerintah tak terlalu serius menangani Virus Corona.

"Kalau pemerintah menganggap keadaan ini serius, dan dia tahu bahwa dia tidak mungkin mengerahkan semua kapasitasnya," jelas Rocky.

"Maka mestinya dari awal dia sudah kasih wanti-wanti bahwa dalam keadaan terukur diskresi akan diserahkan pada pemerintah daerah."

Menurut Rocky, selama ini pemerintah enggan memberikan diskresi pada pemimpin daerah.

Padahal, Rocky menilai ada sejumlah pemimpin daerah yang bahkan sudah mengusulkan hal tersebut.

"Itu yang terjadi ketika Anies minta diskresi, terjadi ketika Ridwan Kamil minta diskresi," terang Rocky.

"Jawa Timur juga begitu, tapi pemerintah pusat selalu takut memberikan diskresi karena dianggap sekali diberi diskresi maka semua wilayah juga minta diskresi."

Lantas, Rocky menyinggung kewajiban pemerintah jika para pemimpin daerah itu memilih lockdown sebagai solusi wabah Virus Corona.

• Mengingat Flu Spanyol di Tengah Wabah Virus Corona: Tewaskan Sepertiga Penduduk Dunia di Tahun 1920

Menurut dia, pemerintah enggan memenuhi kebutuhan warga yang terdampak virus ini.

"Bayangkan kalau diskresinya lockdown, maka berlakulah undang-undang karantina wilayah di mana pemerintah mesti turunkan dana," jelas Rocky.

"Jadi yang terjadi sebetulnya kekacauan ini tidak disebabkan karena tidak ada pemimpin, di lokal banyak sekali pemimpin."