Di Mata Najwa, Johan Budi Beda Pendapat dengan Hasto soal Tudingan KPK ke PDIP: Saya Tidak Setuju

Lihat videonya dari menit 5:00:

• Tanggapi Penolakan Keberadaan Dewas KPK, Tumpak Panggabean: SOP Sudah Sederhana dan Rahasia

Partai Demokrat Tolak Dewas KPK

Sementara itu, anggota Komisi III DPR Fraksi Partai Demokrat, Benny K Harman, menegaskan partainya menolak Dewas KPK.

Pernyataan itu disampaikannya setelah menanggapi pembicaraan mantan Ketua KPK Abraham Samad dengan Ketua Dewas KPK Tumpak Panggabean.

Sebelumnya, keduanya sempat membahas keberadaan Dewas KPK setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diberlakukan.

• Ketua Dewas Enggan Bicara Gamblang soal Gagalnya KPK Geledah Kantor PDIP, Begini Reaksi Najwa Shihab

Menanggapi pembicaraan tersebut, Benny mengacu pada pernyataan politisi PPP Arsul Sani yang sebelumnya mengatakan DPR menyetujui revisi UU KPK.

"Tadi sahabat saya ini menyampaikan kami di DPR menyetujui. Tidak. Kami Fraksi Partai Demokrat menolak keberadaan Dewas ini," tegas Benny K Rahman dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020).

"Sebab kami sudah tahu membaca ini akibatnya," kata Benny.

Benny menyebutkan dirinya sudah mempertimbangkan situasi saat ini pada saat pembahasan revisi UU tersebut dilakukan.

Ia menyinggung pernah menyarankan agar Tumpak menolak tawaran jabatan Ketua Dewas KPK.

"Makanya kan Opung, saya (kontak) beliau, tolak itu tawaran Presiden Joko Widodo. Tapi kenapa? Kenapa kok Opung mau jadi Dewas itu?" kata Benny menyayangkan keputusan Tumpak untuk menerima jabatan tersebut.

• Sidang Putusan Kode Etik Digelar, Berikut Kronologi Penyuapan Komisioner KPU Wahyu Setiawan

(TribunWow.com/Brigitta Winasis)