Di Mata Najwa, Johan Budi Beda Pendapat dengan Hasto soal Tudingan KPK ke PDIP: Saya Tidak Setuju

TRIBUNWOW.COM - Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Johan Budi menyampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak melakukan framing kepada partainya.

Hal tersebut bertentangan dengan pernyataan Sekretaris Jenderal KPK Hasto Kristiyanto yang menyebutkan KPK telah mem-framing PDIP.

Pernyataan Hasto itu muncul setelah muncul kasus suap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) diduga melibatkan politisi PDIP.

• Abraham Samad Beri Nilai Nol untuk Kinerja KPK saat Ini: Sudah Lumpuh, Sudah Stroke

• Ketua Dewas Terdiam saat Najwa Shihab Singgung Gagalnya KPK Geledah Kantor PDIP, Lihat Reaksinya

"Saya tidak setuju," tegas Johan Budi dalam tayangan Mata Najwa, Rabu (15/1/2020).

"Tidak ada framing itu yang dilakukan oleh institusi KPK," lanjut Johan.

Mantan juru bicara KPK tersebut kembali menegaskan bantahan partainya telah di-framing oleh KPK.

"Kita buktikan dulu, bisa saja ada oknum yang melakukan itu," katanya.

Menanggapi penolakan Johan, Direktur Pusako Universitas Andalas, Feri Amsari, turut berkomentar terhadap cara PDIP menyikapi kasus tersebut.

"Apa yang kemudian timbul terjadi di PTIK (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian) dan PDIP, bagi saya memang timbul pertanyaan luar biasa besar," kata Feri Amsari dalam tayangan yang sama.

Menurut Feri, biasanya Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri langsung memecat anggota partainya yang terlibat kasus korupsi.

"PDIP 'kan biasanya, sikap Bu Mega, ya, kalau ada kader-kader yang terlibat seperti ini langsung dipecat," kata Feri.

"Sejauh ini saya belum dengar sikap tegas itu lagi. Mestinya Bu Mega akan cukup konsisten untuk menghadapi hal-hal yang seperti ini," kata Feri.

• Dewas Dituding Penghambat Geledah Kantor PDIP, Tumpak Panggabean Sebut KPK yang Belum Minta Izin?

Dewan Pengawas KPK

Feri juga menyoroti ada perbedaan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK, tim KPK, dan juru bicara KPK.

"Rata-rata itu berbeda. Apakah ini sterilisasi, ada acara, atau apa? Sehingga kemudian petugas KPK tidak boleh melaksanakan tugasnya," kata Feri.