Reuni Akbar 212
Ma'ruf Amin Tak Permasalahkan Acara Reuni 212 di Jakarta, Selama Penuhi Syarat Berikut
Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin katakan ia tak permasalahkan acara reuni 212 di Jakarta asalkan penuhi syarat berikut
Penulis: anung aulia malik
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyampaikan pesannya terkait adanya kegiatan Reuni Akbar 212 di Monas, Jakarta, 2 Desember 2019 mendatang.
Ma'ruf Amin mengatakan acara seperti reuni 212 tidak dilarang, dan diperbolehkan di Indonesia yang merupakan negara demokrasi.
Dilansir TribunWow.com dari Kompas.com, Jumat (29/11/2019), namun Ma'ruf Amin berpesan agar acara reuni 212 tetap kondusif dan tidak merusak.
• Bantah Tudingan Tito Karnavian soal Reuni 212, Slamet Maarif: Pernyataannya Buat Politik Tak Stabil
• Hukuman Ahok Telah Selesai, MUI Imbau Kegiatan Reuni 212 Tak Dilaksanakan Tahun Ini: Gak Penting
"Oleh karena itu, kita imbau supaya tak terjadi hal-hal yang merrusak suasana yang kondusif," kata Ma'ruf Amin seusai membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin 2019 di Badung, Bali, Jumat (29/11/2019).
Ma'ruf Amin juga mengatakan dirinya tidak mempermasalahkan acara reuni 212.
Namun tetap dilakukan dengan syarat tidak menimbulkan kekacauan dan kericuhan.
"Yang dilarang kalau anarkistis dan menimbulkan kegaduhan," katanya.
Acara yang akan diselenggarakan pada tanggal 2 Desember 2019 itu nantinya akan diisi dengan agenda berdoa dan berzikir bersama di Monas.
Anies Baswedan Izinkan Acara Reuni 212
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan buka suara soal perizinan rencana reuni 212 yang akan diadakan di Monas, Jakarta.
Anies Baswedan mengatakan dirinya akan mengizinkan reuni 212 untuk digelar di Monas.
Dikutip TribunWow.com dari Kompastv, Jumat (22/11/2019), Anies Baswedan menjelaskan bahwa reuni 212 yang rencananya akan dilakukan pada 2 Desember 2019 nanti, dapat dilakukan di Monas.
• Tak akan Mengemis ke Jokowi & Prabowo Pulangkan Rizieq, PA 212: Pulang atau Nggak, Nggak Masalah
"Tapi secara prinsip dari diskusi itu akan dapat izin," kata Anies Baswedan.
Anies Baswedan mengatakan dari pihak pemerintah, hanya memberikan izin tempat.
Ia menjelaskan untuk izin keramaian dan keamanan harus tetap dari pihak yang berwenang.
