Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana memberikan ancaman pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana memberikan ancaman pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Diketahui William Aditya Sarana merupakan sosok pertama yang mempertanyakan masalah anggaran lem Aibon hingga Rp 82,8 miliar.
Dilansir TribunWow.com melalui channel YouTube Najwa Shihab pada Rabu (6/11/2019), William Aditya Sarana memberikan ancaman agar Anies Baswedan segera mengunggah susunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2020.
• Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut
"Jadi saya meng-ultimatum nih, paling telat 11 November 2019 Gubernur Anies Baswedan segera mengunggah dokumen perencanaan APBD 2020 ke APBD.jakarta.go.id," ujar William dikutip TribunWow.com dari channel YouTube Najwa Shihab.
Menanggapi itu, Najwa Shihab lantas bertanya apa yang akan dilakukan PSI jika Anies Baswedan tak bisa memenuhi tuntutan itu.
"Ultimatum itu biasanya ada konsekuensinya kalau ultimatum tidak dipenuhi, konsekuensinya apa?," tanya Najwa Shihab.
William menegaskan, pihaknya akan menuntut lebih keras agar Anies mengunggah dokumen APBD 2020.
"Ya jadi kalau Gubernur Anies Baswedan tidak mengupload juga dokumen APBD 2020, di mana ini adalah uang rakyat," ujar William.
"Tentunya kami dari fraksi PSI akan mencari cara lebih keras lagi, bagaimana mempressure eksekutif untuk segera mengupload dokumen perencanaan tersebut."
"Karena ini adalah uang rakyat," imbuhnya.
Menanggapi ultimatum itu, Ketua TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) DKI Jakarta, Amin Subekti yang mewakili Anies angkat bicara.
Sebelum menjelaskan mengapa pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum mengunggah susunan anggaran, Amin Subekti terlebih dulu menjelaskan apa anggaran itu.
"Saya kira orang harus mengerti dulu apa itu anggaran, anggaran adalah produk bersama eksekutif dan legislatif."
"Kalau sampai disebut ke tahapan nanti yah sampai dengan KUA-PPAS, sampai ditandatangani bersama eksekutif dengan legislatif itu sebenarnya baru merupakan produknya eksekutif," jelas Amin.
Sedangkan pihak Pemprov DKI Jakarta belum mengunggah susunan anggaran lantaran masih dalam proses.
