Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkapkan kritiknya pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
TRIBUNWOW.COM - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkapkan kritiknya pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Sedangkan sebagaimana diketahui William Aditya Sarana merupakan sosok pertama yang mempertanyakan masalah anggaran Lem Aibon hingga Rp 82,8 miliar.
Hal itu diungkapkan William Aditya Sarana ketika menjadi bintang tamu di acara Mata Najwa pada Rabu (6/11/2019).
• Anggaran Juru Tulis Pidato Anies Baswedan Diusulkan Rp 97,5 Juta, PDIP dan Gerindra Bereaksi
William menyampaikan dua kritik pedas pada Anies Baswedan.
"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur amatiran."
"Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," kritik William.
Lantas, William membeberkan alasan mengapa dirinya berkata demikian pada Anies.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta termuda itu, Anies tidak profesional dalam menyusun anggaran.
Lantas, ia menjelaskan satu di antara hal yang ganjil dalam penyusunan anggaran DKI Jakarta.
"Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik."
"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," jelasnya.
Namun dari Rp 95 triliun itu, tiba-tiba turun menjadi Rp 89 triliun, sehingga turun hingga enam triliun.
Lantaran, Anies Baswedan hanya memberikan postur pendapatannya saja maka DPRD harus kembali menyelesaikan masalah anggaran yang turun tersebut.
"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."
"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke pada DPRD, jadi DPRD yang seharusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi."