Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI William Aditya Anggap Anies Baswedan Amatir dan Tak Transparan, Kirim Ancaman Berikut
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana mengungkapkan kritiknya pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Ananda Putri Octaviani
Lantas, Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana turut menanggapi pernyataan Ima.
William menilai, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai tak terbuka ketika membahas masalah keuangan.
"Jadi gini mbak Najwa, itu Musrenbang, rembug RW itu belum ngomongin duit, kalau sudah ngomongin duit langsung ditutup RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah), KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara)," jelas William.
"Jadi oke transparan pas ngrembugin RW, Musrenbang, itu kan mengusulkan saja tetapi ketika udah ngomongin duit di KUA-PPAS dan RKPD itu langsung ditutup transparansinya itu, aksesnya itu," imbuhnya.
Lalu, presenter Najwa Shihab bertanya apa perbedaan penyusunan anggaran pada periode sebelumnya, yakni era Ahok.
"Kemudian dibandingkan periode yang lalu, apakah itu dibuka?," tanya Najwa Shihab.
Politisi PDIP, Ima kembali menjawab bahwa pada era Ahok, penyusunan anggaran dibuka semua ke publik.
"Dibuka bahkan sejak RKPD sebelum KUA-PPAS karena di sini masyarakat juga bisa tahu, waktu itu Pak Ahok bilang kita upload karena apa biar kelihatan," kata Ima.
• Sebut Ingin Bantu Anies Baswedan soal Kisruh APBD, PSI Singgung Transparansi dan Gunung Es: Kasihan
"Kalau di Musrenbang sudah diusuulkan, ketika di atas tidak dianggarkan misalkan kan kita by masyarakat usul, kalau misal tidak dianggarkan di atas kan bisa ketahuan," tambahnya.
Sehingga Ima menyesalkan Anies Baswedan sebagai gubernur yang dari awal tidak terbuka hingga membuat kekisruhan seperti ini.
"Ini bisa menjadi info untuk Gubernur sebenarnya Pak Anies kalau mau terbuka dari jaman RKPD, KUA-PPAS yang seperti ini tidak akan terjadI," ungkap Ima.
Lihat videonya mulai menit ke-7:10:
(TribunWow.com/Mariah Gipty)