Polemik APBD DKI 2020
Politisi PSI William Aditya Beri Ancaman pada Anies Baswedan, Ini Konsekuensinya jika Tak Dipenuhi
Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, William Aditya Sarana memberikan ancaman pada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.
Penulis: Mariah Gipty
Editor: Lailatun Niqmah
Pemprov DKI Jakarta akan mengunggahnya setelah kesepakatan antara legislatif dan eksekutif selesai.
"Jadi sebenarnya kita ingin menghargai proses di dalam hal ini bahwa proses itu sedang berjalan sampai disebut anggaran itu selesai, sampai ada kesepakatan di antara legislatif di eksekutif."
"Jadi sampai itu terjadi, kita akan lakukan publish nah sekarang pembahasan sedang berlangsung," tegas Amin Subekti.
• Tanggapi Beda Anies Baswedan dan Ahok Susun Anggaran, Najwa Shihab: Apakah Itu Tanda Kemunduran?
Lihat videonya mulai menit ke-5:07:
Pada kesempatan itu, William juga menyampaikan dua kritik pedas pada Anies Baswedan.
"Ada dua poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama saya ingin menyatakan bahwa Pak Gubernur Anies Baswedan ini adalah gubernur amatiran."
"Yang kedua adalah Pak Anies Baswedan ini gubernur yang alergi terhadap transparansi," kritik William.
Lantas, William membeberkan alasan mengapa dirinya berkata demikian pada Anies.
Menurut anggota DPRD DKI Jakarta termuda tersebut, Anies tidak profesional dalam menyusun anggaran.
Lantas, ia menjelaskan satu di antara hal yang ganjil dalam penyusunan anggaran DKI Jakarta.
"Kenapa saya bilang Pak Gubernur Anies Baswedan ini amatiran? Karena beliau ini tidak paham proses penganggaran dengan baik."
"Karena kenapa? Di DPRD pada bulan Juli itu kami diberikan KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara) itu Rp 95 triliun," jelasnya.
Namun dari Rp 95 triliun itu, tiba-tiba turun menjadi Rp 89 triliun, sehingga turun hingga enam triliun.
Lantaran, Anies Baswedan hanya memberikan postur pendapatannya saja maka DPRD harus kembali menyelesaikan masalah anggaran yang turun tersebut.
"Lalu, pada pembahasan di banggar tiba2 turun menjadi (Rp) 89 triliun, jadi ada kurang 6 triliun."
"Jadi Pak Anies Baswedan ini memberikan barang mentah ke pada DPRD, jadi DPRD yang seharusnya diselesaikan oleh eksekutif tiba-tiba ke DPRD, kita bersih-bersih lagi."