Lubang Tambang di Kaltim Sudah Telan 36 Korban Jiwa, Warga: Saya Lihat Cucu Mengambang di Danau

"Persoalan yang sering terjadi, pemegang IUP mengklaim tidak pernah menggali lubang dan menuduh tambang rakyat atau yang liar," ujarnya.

Pernyataan serupa juga dikatakan juru bicara Pemprov Kaltim, Syafranuddin. Ia berkata, pemerintah sulit menambal lubang tambang yang statusnya tidak jelas.

"Ada kabar, yang tidak direklamasi itu tambang liar. Pemerintah bisa saja bertanggung jawab, tapi bagaimana cara mencari sumber dananya. Kalau tambang umum kan ada uang jaminannya," ujarnya.

Namun merujuk hasil pemantauan Jatam, sebanyak 1.735 lubang tambang di Kaltim merupakan ekses dari eksplorasi dan produksi yang dilakukan 60% pemegang IUP.

Bagaimanapun, KPK mewanti-wanti agar pemerintah tidak mereklamasi lubang tambang menggunakan uang negara, terutama yang dampak aktivitas tak berizin.

Dalam sidak ke sejumlah lahan pemegang IUP di Kaltim, Agustus lalu, Tsani menyebut KPK mengendus upaya pemerintah mereklamasi beberapa lubang tambang dengan anggaran negara.

"Kalau digali secara ilegal, berarti lubang tambang itu alat bukti kejahatan atau tempat kejadian perkara," kata Tsani Annafari.

"Kalau perkaranya belum diselesaikan tapi lubangnya ditutup dengan anggaran pemerintah, itu sama saja merusak alat bukti. APBN bukan untuk memperbaiki hasil kejahatan," tuturnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tengah menggagas reklamasi dua lubang tambang di Samarinda. Program itu diklaim akan menjadi contoh pemulihan lahan bekas pertambangan di Kaltim.

Keterangan tersebut diutarakan Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Karliansyah, melalui pesan singkat.

Karliansyah berkata, dua lubang yang akan direklamasi berada di Kecamatan Palaran dan Kecamatan Makroman.

Lubang tambang di Kecamatan Palaran, menurut Karliansyah, merupakan bekas galian PT Insani Bara Perkasa (IBP), sementara yang di Makroman adalah ekses pertambangan PT Lana Harita Indonesia (LHI).

"Detail engeneering design sudah selesai atas bantuan PT Kaltim Prima Coal. Biaya pemulihan sepenuhnya ditanggung perusahaan yang bersangkutan (IBP dan LHI)," kata Karliansyah.

"KLHK ingin menunjukkan kalau semua dimulai dengan perencanaan yang bagus, hasilnya pasti bagus."

"Kami berharap dengan contoh ini, pemda bersama perusahaan tambang di daerah akan segera mereplikasinya," ujar Karliansyah.

• Situasi Pelabuhan Feri di Penajam, Calon Ibu Kota Negara Mencekam, Sejumlah Bangunan Dibakar

Di sisi lain, Pemprov Kaltim menganggap lubang tambang yang urung dipulihkan dapat beralihfungsi menjadi lokasi wisata. Tujuan wacana itu adalah meraup uang untuk menggenjot penerimaan asli daerah.

Dalam catatan Jatam, lubang tambang yang digarap PT IBP dan PT LIH di Kecamatan Palaran dan Kecamatan Makroman menjadi lokasi kematian sejumlah warga Kaltim. Namun tudingan itu tak berakhir di meja hijau.

Bagaimanapun, kata Tsani Annafari dari KPK, pemindahan ibu kota ke Kaltim semestinya menjadi pemicu pemerintah untuk segera menuntaskan persoalan lubang tambang yang menahun.

"Keberadaan ibu kota seharusnya jadi faktor penambah, tidak lucu di ibu kota ada kerusakan lingkungan seperti itu," ujarnya.

Kalaupun ibu kota baru batal dibuka, Tsani menyebut pemerintah tetap tak bisa lari dari tanggung jawab memastikan perusahaan memulihkan galian bekas tambang.

Sementara pegiat lingkungan Pradarma Rupang menganggap sinis kaitan ibu kota baru dan beragam lubang tambang di Kaltim.

"Pemindahan ibu kota bisa menjadi kado bagi para pengusaha. Itu agenda yang bisa mereka tunggangi," ujarnya.

Artikel ini telah tayang di BBC Indonesia dengan judul Ibu kota baru: Ribuan lubang tambang terbengkalai di Kaltim, 'cucu saya tewas di sana, saya harus tuntut siapa?'