Demo Tolak RKUHP dan RUU KPK
Fahri Hamzah Sebut Ada Gerakan Halangi Revisi UU KPK: Enggak Boleh Diubah, Ini Suci
Fahri Hamzah selaku Wakil Ketua DPR RI menyebut bahwa ada gerakan yang menghalangi berjalannya revisi UU KPK.
Penulis: Laila Zakiyya Khairunnisa
Editor: Mohamad Yoenus
"Semua sosialisasi, tapi ada gerakan undang-undang ini enggak boleh diubah, ini suci, enggak boleh ini pasal-pasanya enggak boleh diganti," ungkap Fahri Hamzah.
Bahkan halangan itu juga timbul dari civitas akademika.
"Sampai ada kampus yang menolak pembahasan undang-undang karya manusia, otak manusia kita tidak mau challange," terangnya.
• Ikut Demo Tolak RKUHP dan Revisi UU KPK, Aliansi Mahasiswa Jabar Sebut Tak Punya Kepentingan Politik
Ia kemudian membandingkan Indonesia dengan negara Korea Selatan.
Menurut Fahri Hamzah, Korea Selatan juga telah membentuk sebuah lembaga anti-korupsi.
Akan tetapi, negara yang mendapat julukan Negeri Ginseng itu tetap melakukan sejumlah perubahan ketika timbul sebuah masalah terkait lembaga tersebut.
"Saya bilang Korea Selatan itu membentuk lembaga yang sama dengan KPK," tutur Fahri Hamzah membandingkan.
"Promotornya sama bahkan dananya dari Asian Development Bank sama, 8 tahun mereka ubah karena ada masalah, kita enggak berani sentuh."
• Bantah DPR Terburu-buru Sahkan RUU KPK, Fahri Hamzah: Pak SBY Dulu Bilang Waktunya Tidak Tepat
Lebih lanjut, Fahri Hamzah menerangkan bahwa ia dan anggota DPR lainnya kini sudah yakin untuk merevisi UU KPK.
Ia membantah jika disebut DPR terlalu buru-buru untuk mengesahkan RUU KPK.
"Sekarang kita sudah mantap, kita sudah kuat, enggak ada yang bisa challange sebenarnya," tegas Fahri Hamzah.
"Makanya yang ada ini kan orang-orang emosi, tapi tokoh-tokoh inti yang serius memikirkan ini enggak pernah mau didengar."
Fahri Hamzah juga mengatakan bahwa selama ini masyarakat Indonesia sudah terdoktrin dengan doktrinasi yang salah.
Pasalnya, masyarakat Indonesia sudah terlanjur menganggap bahwa KPK adalah lembaga negara yang paling bersih.
"Pokoknya semua tidak baik, yang hebat cuma disini (KPK), semua di sana maling, tikus semua di sana, itu yang salah," tandasnya.
• Presiden Jokowi Tolak Tuntutan untuk Cabut UU KPK hingga Berujung Aksi Unjuk Rasa