Irene Cerita Ketidakadilan kepada Papua, Sakit Harus ke Jakarta: Tak Ada Uang, Tinggal Tunggu Mati

Ketua Gerakan Suluh Kebangsaan, Mahfud MD menjelaskan mengenai afirmasi yang diberikan pemerintah untuk Papua.

"Ada otsus (otonomi khusus) afirmasi juga otsus itu. Misalnya, kepala daerah di Papua harus putra Papua atau orang yang diakui oleh adat yang resmi sebagai orang Papua. Itu kan sudah pemberian afirmasi yang bagus," sebut Mahfud MD.

"Di sana juga ditentukan sejumlah anggota DPR kalau tidak salah 25 persen dari seluruh anggota DPR harus orang Papua," paparnya.

Selain itu ada pula mengenai akses untuk masuk ke universitas bergengsi di Indonesia.

"Ada lagi, masuk universitas negeri yang besar-besar di Indonesia, yang sulit sekali itu tidak harus ikut tes. Ini jatah mahasiswa untuk Papua, di UI sekian, di UGM sekian. Karena apa kita ingin afirmasi mereka agar maju," sebut Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini.

"Bahwa kemudian tidak maju-maju seperti dana tadi, itu gimana? Pengelolanya kan orang daerah sendiri, orang mereka, ya minta maaf saja kalau mau diperiksa BPK, enggak bisa diperiksa, orangnya pergi, bukunya hilang," tegas Mahfud MD.

• Bandingkan Sikap Gus Dur, Rizal Ramli di ILC Analogikan Papua seperti Anak Kandung yang Ingin Pergi

"Itu yang terjadi. Mari perbaiki bersama-sama," pungkasnya.

Sebelumnya, Mahfud MD juga menyinggung mengenai anggaran Papua yang sangat besar.

"Anggaran Papua itu besar, lebih dari 12 kali orang itu untuk anggaran orang perkepala dengan orang Jawa," kata Mahfud MD.

"Setiap otsus itu mendapat Rp 17,5 juta per kepala, namun tidak pernah sampai ke masyarakat," jelasnya.

"Di Jawa perkepala, tidak sampai Rp 1,5 juta. Bayangkan Rp 1,5 juta banding Rp 17,5 juta. Artinya pemerintah sudah sungguh-sungguh bangun Papua. Apa yang mereka minta diberikan," tegasnya.

Lihat videonya dari menit ke 8.27:

(TribunWow.com)

WOW TODAY