Irene Cerita Ketidakadilan kepada Papua, Sakit Harus ke Jakarta: Tak Ada Uang, Tinggal Tunggu Mati

TRIBUNWOW.COM - Mantan Wakil Gubernur Papua Barat, Irene Manibuy mengatakan ada ketidakadian yang dirasakan masyarakat Papua.

Hal ini diungkapkan Irene Manibuy saat hadir menjadi narasumber dalam acara 'Indonesia Lawyers Club (ILC)' pada Selasa (3/9/2019), dikutip TribunWow.com dari saluran YouTube Indonesia Lawyers Club.

Irene sebelumnya mengatakan bahwa sebenarnya Papua memiliki dana otonomi khusus (otnom).

"Bisa lihat ya Pak, di Papua dalam penerapan Undang-undang otsus 21 2001. Bagaimana memberikan pendidikan yang layak, itu otsus membiayai 20 persen, terus masalah kesehatan, itu 15 persen otsus membiayai," ujar Irene.

"Masalah ekonomi rakyat 10 persen, tapi kita lihat semuanya, begitu banyak uang yang diturunkan sekian triliuan."

Ia lantas menyinggung bahwa di Papua tak ada sekolah bertaraf internasional.

"Tapi apa yang ada di sana? Adakah sekolah otsus yang berstandar internasional untuk kami orang Papua," ungkapnya.

"Apakah ada Rumah Sakit berstandar internasional seperti Siloam, Rumah Sakit Pondok Indah di Papua? Dibangun dengan uang otsus, sangat cukup," ujar Irena.

• Sebut Papua Menjadi Korban Sejarah, Freddy Numberi Jelaskan Posisi Papua Jelang Indonesia Merdeka

Irene menjelaskan bahwa masyarakat Papua yang tak memiliki uang harus menunggu.

"Tapi kami harus rujuk ke Makassar, ke Jakarta, itu kalau yang punya uang. Bagi orang Papua yang enggak punya uang, tinggal menunggu mati," kata Irene.

"Ini bagian dari ketidakadilan Pak," jelasnya.

Lantas ia menambahkan, bahwa para pedagang yang terdiri dari mama-mama Papua juga hanya bisa berjualan di sisi emperan pasar.

Sedangkan ruko-ruko telah dimiliki oleh pendatang yang bukan masyarakat Papua.

"Tentang standar ekonomi rakyat, mama Papua hanya berjualan pinang, duduk di emperan pasar di bawah, tetapi di samping mereka, kios-kios punya pendatang. Toko besar punya pendatang," jelasnya.

Lihat videonya dari menit ke 3.29