Kabar Tokoh
Tindak Lanjuti Surat Kivlan Zen untuk Marsekal Hadi, Mabes TNI akan Bentuk Tim Bantuan Hukum
Mabes TNI akan menindak lanjuti surat yang dikirim tim penasihat hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Editor: Ananda Putri Octaviani
lihat foto
TRIBUNWOW.COM - Mabes TNI akan menindak lanjuti surat yang dikirim tim penasihat hukum Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen kepada Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.
Tindak lanjut yang dilakukan Mabes TNI adalah dengan akan dibentuknya tim bantuan hukum yang bekerja sama dengan tim penasihat hukum Kivlan Zen.
Hal tersebut seperti disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen Sisriadi melalui keterangan tertulis, Senin (22/7/2019).
• Sidang Praperadilan, Kivlan Zen Minta Pembatalan Penetapan Tersangka
“Isi dari surat tersebut mengajukan dua permohonan yaitu permohonan penjaminan penangguhan penahanan dan permohonan bantuan hukum bagi Kivlan Zen,” kata Sisriadi.
Sisriadi menyampaikan, Mabes TNI telah berkoordinasi dengan menteri-menteri di bidang politik, hukum, dan keamanan ihwal permohonan penjaminan untuk penangguhan penahanan terhadap Kivlan.
Namun, mereka memutuskan Kivlan tak bisa diberi penangguhan penahanan.
Sisriadi menambahkan, bantuan hukum tersebut merupakan hak bagi semua anggota keluarga besar TNI, termasuk purnawirawan.
Hanya saja, bantuan hukum yang diberikan terbatas pada advokasi dan pendampingan sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.
"Hal itu diatur dalam Petunjuk Teknis tentang Bantuan Hukum Pidana yang diatur dalam Keputusan Panglima TNI nomor Kep/1447/XII/2018,” ucap Sisriadi.
"Artinya, bantuan hukum kepada Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen tidak hanya pada saat praperadilan saja, namun juga selama proses hukum berlangsung sampai adanya keputusan hukum yang bersifat tetap,” kata dia.
• Terlibat Adu Mulut dengan Hakim, Pengacara Kivlan Zen: Sudah Main-main Ini, Kami akan Laporkan
Sebelumnya, pengacara Kivlan Zen, Tonin Tachta, mengirim surat permohonan perlindungan ke Menteri Pertahanan dan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Tonin juga mengirim surat permohonan perlindungan kepada Pangkostrad, Kepala Staf Kostrad, dan Danjen Kopassus.
Hal itu disampaikan Tonin saat ditanya apakah ia mengirim surat permohonan tersebut kepada sejumlah pejabat.
Tonin mengungkapkan, surat tersebut dikirim pada 3 Juni kepada dua menteri dan tiga pejabat militer tersebut atas permintaan Kivlan.
Tujuan pengiriman surat tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan jaminan penangguhan kepada polisi.
